Opini: Menjaga Marwah Akademik di Tengah Proyek MBG

Oleh:  Maria Angelina Fransiska Mbari
Dosen Program Studi PGSD Universitas Nusa Nipa Maumere,Mahasiswa Program Doktor Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

POS-KUPANG.COM - Wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG menandai babak baru relasi antara kampus dan negara. 

Pada April 2026 Universitas Hasanuddin tercatat sebagai PTN pertama yang meresmikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi penonton melainkan harus terlibat langsung sebagai teaching factory yang mengintegrasikan riset dengan kebijakan gizi nasional. 

Fasilitas ini bahkan telah dilengkapi teknologi pengolahan air reverse osmosis dan sistem IPAL untuk mendukung operasional harian dalam skala besar. 

Di NTT wacana ini perlu dibaca secara hati-hati sebab MBG memang menjawab kebutuhan mendesak terkait gizi, stunting, dan ketahanan pangan tetapi kampus juga memiliki mandat utama sebagai ruang pendidikan, riset, dan kritik sosial.  

Baca juga: Opini: MBG Jangan “Hajar” Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Program ini bukan isu kecil karena telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat tetapi pada saat yang sama masih menghadapi tantangan validasi data, pemerataan layanan, dan stabilitas pasokan pangan lokal. 

Hingga 11 April 2026, program ini dilaporkan telah menjangkau sekitar 698.298 penerima manfaat dan didukung oleh 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai wilayah NTT. 

Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah target sekitar 1,8 juta penerima manfaat sehingga program ini masih berada dalam tahap perluasan layanan sekaligus validasi data penerima. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa MBG memang hadir untuk menjawab persoalan mendesak di NTT, terutama terkait gizi, stunting, dan ketahanan pangan masyarakat.

Namun di tengah urgensi tersebut wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan MBG perlu dibaca secara hati-hati. 

Universitas adalah ruang untuk mencari kebenaran namun ketika ia menjadi pengelola logisti mampukah ia tetap objektif dalam mengkritik kebijakan yang ia jalankan sendiri? 

Secara pragmatis argumen pendukungnya kuat: kampus memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, dan keahlian di bidang pangan. Tetapi justru di titik itulah kewaspadaan harus dimulai. 

Ketika keputusan akademik digerakkan oleh peluang proyek, efisiensi logistik, dan kedekatan dengan kekuasaan maka nalar universitas perlahan bergeser dari logika keilmuan menuju logika transaksi. 

Perut memang harus diisi tetapi kampus tidak boleh kehilangan isi kepalanya. 
Gejala ini dikenal sebagai academic capitalism yang dipopulerkan oleh Sheila Slaughter dan Larry L. Leslie yaitu ransformasi universitas dari institusi publik menjadi aktor pasar.