Opini: Buzzer dan Demokrasi Indonesia

Oleh: Aurelius Savio
Alumni IFTK Ledalero Maumere, Flores - Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Akhir-akhir ini, diskursus politik berbasis argumentasi mengalami disparitas yang sangat signifikan antara argumentasi dan sentimen pribadi. 

Sejatinya dialektika memilih common sense sebagai alternatif logis dan cerminan dari debat berlandas argumentasi.[1] 

Debat berbasis argumentasi merupakan standar perdebatan yang berkualitas agar supaya ruang publik semakin terbuka terhadap kritikan, multitafsir, dan publik terangsang untuk menganalisis serta berimajinasi. 

Namun, ruang publik yang berbasis argumentasi sangat nihil sama sekali menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah pengaruh dominasi buzzer tendensi menyimpang dari demokrasi melalui penyebaran isu-isu fanatisme agama.[2] 

Fanatisme agama merupakan pembodohan yang dilakukan buzzer melalui konten-konten misinformasi dan fake news, yang bertujuan untuk menggiring opini publik.[3] 

Baca juga: Opini: Menjaga Marwah Akademik di Tengah Proyek MBG

Menurut Otto Gusti Madung, kehadiran buzzer memperburuk ruang publik dimana opini publik tidak dibangun atas dasar argumentasi rasional, tetapi diproduksi lewat strategi viralitas dan amplifikasi emosional.[4] 

Masifnya dominasi buzzer, melalui pemanfaatan media sosial, berdampak buruk untuk ruang publik demokrasi Indonesia dimana opini publik mengalami framing dan beredarnya informasi deepface.[5] 

Artikel berjudul “Gerakan Melawan Berita Hoax”, menyatakan perihal fenomena framing, menyebar isu sara, dan fake news sangat lumrah dalam perhelatan politik Indonesia.[6] 

Tendensius buzzer politik lebih tertarik pada tawaran dari oligarki daripada bertindak sebagai buzzer akademis yang berjiwa demokrasi. 

Menurut Hendry Roris Sianturi, sebagaimana Farida Farhan, dalam artikel berjudul “Akademisi Unsika Buzzer Politik Ancaman Kualitas Demokrasi Indonesia”, menyatakan “pendenggung politik di media sosial merusak demokrasi demi mencari keuntungan.[7] 

Buzzer politik yang memilih keuntungan finansial tentu, mereka membaca peluang tentang tendensi masyarakat Indonesia yang lebih tertarik pada konten-konten viral ketimbang mendengarkan ceramah akademisi berbasis ilmu pengetahuan.[8] 

Setelah mengamati bahwa kebanyakan masyarakat tertarik terhadap informasi-informasi seperti perdebatan sentimen, maka buzzer memanfaatkan platform digital smartphone memakai AI atau kecerdasan imitasi untuk menyebarkan misinformasi yang berpotensi mendapat keuntungan berupa uang kemudian mendapat legitimasi dari followers di sosial media.[9] 

Menarik bahwa semua orang bisa menjadi buzzer asalkan memiliki pengetahuan dan keberanian. 

Berdasarkan riset Kumparan News tahun 2018, sebagaimana dikutip Rieka Mustika, dalam jurnalnya berjudul “Pergeseran peran Buzzer Ke Dunia Politik Media Sosial”, menyatakan Buzzer yang memiliki kompeten dalam beretorika atau berpandai untuk membuat suatu framing politik, akan berpengaruh bagi para politisi, biasanya para politisi memakai jasa buzzer demi meraih kemenangan pilkada.[10]