Opini: Rupiah di Titik Nadir, BI Tak Bisa Menggendong Sendiri!

Oleh: Ronald P.C. Fanggidae
Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Awal Mei 2026, rupiah berada di titik nadir, kurs per US dollar menembus Rp17.451. 

Publik bertanya-tanya, manakala pelemahan ini terjadi tepat ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen, laju tertinggi sejak pertengahan 2022. 

Inflasi inti masih kalem di 2,63 persen, dan Bank Indonesia bahkan menyatakan rupiah saat ini berada 14–15 persen di bawah nilai fundamentalnya. 

Maka pertanyaan yang berseliweran di warung kopi pun masuk akal: kalau ekonomi sehat, mengapa nilai mata uang kita justru terus tergerus? Dan apakah Bank Indonesia bisa menggendong sendiri masalah ini?

Baca juga: Opini: Menjaga Marwah Akademik di Tengah Proyek MBG

Jawaban jujurnya adalah tidak. Pelemahan rupiah hari ini bukan pekerjaan satu lembaga, dan jelas bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan intervensi pasar.

Memang benar bahwa faktor eksternal sedang menekan tajam. Ketidakpastian arah kebijakan The Federal Reserve, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan perilaku flight to safety ke dolar AS mendorong investor menarik dananya dari pasar negara berkembang. 

Sinyal paling kuat bahwa ini soal sentimen, bukan fundamental, justru terletak pada keterputusan antara data pertumbuhan yang membaik dengan pergerakan kurs yang justru sebaliknya.

Tetapi jika tekanan ini hanya bersifat eksternal, mengapa rupiah lebih persisten melemah dibandingkan baht Thailand atau peso Filipina yang menghadapi guncangan global yang sama? Di sinilah kita perlu jujur menyebut bahwa ada masalah struktural domestik yang ikut bermain.

Pertama, twin deficit. Defisit transaksi berjalan yang melebar bersamaan dengan tekanan fiskal menciptakan ketergantungan struktural pada dana asing. 

Setiap kali sentimen global memburuk, rupiah ikut terseret lebih dalam. Kedua, struktur modal masuk kita masih didominasi investasi portofolio jangka pendek yang sifatnya cepat keluar, bukan investasi langsung asing (FDI) yang menetap. 

Ketiga, persepsi investor terhadap kualitas kelembagaan mulai melemah; Moody's dan Fitch sudah merevisi outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal 2026 dengan catatan utama menyangkut kepastian kebijakan dan independensi lembaga.

Singkatnya, faktor eksternal adalah pemantik api, sementara kelemahan struktural domestik adalah bahan bakarnya. Tanpa pembenahan dari sisi struktural, intervensi sebesar apa pun akan terus dikuras oleh gelombang sentimen berikutnya. 

Ini logika sederhana: kita tidak bisa terus-menerus menyiram api tanpa memikirkan dari mana asapnya datang.

Bank Indonesia sebenarnya sudah menggerakkan banyak instrumen. Triple intervention di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward, dan Surat Berharga Negara berjalan aktif. 

BI Rate ditahan di 4,75 persen selama tujuh bulan berturut-turut demi menjaga stabilitas. Tetapi efektivitas semua langkah ini akan jauh lebih besar bila didukung tiga hal yang selama ini belum tergarap maksimal.

Yang pertama adalah perluasan instrumen kebijakan di luar intervensi pasar. Penguatan forward guidance komunikasi yang lebih eksplisit tentang kondisi makro seperti apa yang akan memicu perubahan suku bunga — bisa meredam tekanan spekulatif tanpa biaya devisa sepeser pun. 

Operasi twist di pasar SBN, percepatan perluasan Local Currency Settlement dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan ASEAN, serta pendalaman pasar hedging valas bagi korporasi adalah instrumen yang relatif murah tapi efeknya jangka panjang. 

Banyak korporasi domestik punya utang dolar tanpa lindung nilai memadai; ketika rupiah goyang, mereka panik membeli dolar dan justru memperburuk pelemahan. BI bisa berperan dengan memberi insentif bagi korporasi yang disiplin mengelola risiko valasnya.

Baca juga: IOM Gandeng Undana Adakan Pelatihan Vokasi Konstruksi Umum bagi Pengungsi di Kupang

Yang kedua, dan ini yang paling sering terlupakan, adalah sinergi antar otoritas. Disiplin fiskal Kementerian Keuangan dalam menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, pengawasan eksposur valas perbankan oleh OJK dan LPS, percepatan hilirisasi bermutu dan ekspor jasa oleh kementerian sektor riil, hingga perluasan jaring pengaman internasional melalui bilateral swap arrangement dan Chiang Mai Initiative Multilateralisation semuanya saling bergantung. 

Kebijakan moneter BI akan sia-sia jika kebijakan impor pangan, energi, dan harga yang diatur pemerintah justru menciptakan tekanan ke arah berlawanan. 

Perlu ada policy mix matrix yang eksplisit, harmonisasi kalender kebijakan, dan unit koordinasi teknis lintas otoritas yang aktif harian, bukan hanya bertemu saat krisis sudah meledak.

Yang ketiga adalah pembenahan komunikasi publik. BI perlu menerjemahkan kebijakannya ke dalam bahasa yang dipahami pedagang pasar, ibu rumah tangga, dan pengendara ojek online bukan hanya analis pasar di Jakarta. 

“Rupiah melemah” cukup dijelaskan sebagai “harga dolar naik karena banyak orang berebut beli dolar.” Kaitan kurs dengan harga cabai impor, harga BBM, atau cicilan motor di leasing perlu disampaikan dengan analogi sehari-hari. 

Konten pendek di TikTok dan Instagram, dialog terbuka seperti Ask Me Anything bersama Gubernur BI, hingga respons cepat dan empatik terhadap hoaks akan membangun kepercayaan publik. Dan kepercayaan, di ujungnya, adalah modal kerja utama bank sentral.

Persoalan rupiah bukan sekadar persoalan teknokratik yang harus diselesaikan di ruang rapat Dewan Gubernur. Ia adalah cermin kepercayaan kolektif kita terhadap arah masa depan ekonomi Indonesia. 

Cermin itu retak bukan karena BI lalai, melainkan karena ada keretakan yang lebih dalam di belakangnya — yang membutuhkan kerja sama lintas otoritas dan dukungan publik untuk diperbaiki.

Pertanyaan kunci hari ini bukan apakah Bank Indonesia cukup tangguh menahan tekanan, melainkan apakah kita semua — pemerintah, otoritas keuangan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat — bisa bergerak ke arah yang sama. 

BI bisa memadamkan apinya, tetapi sumber asap hanya akan benar-benar padam jika seluruh otoritas bersedia bekerja bersama. 

Pada akhirnya, kekuatan sebuah mata uang tidak pernah ditentukan oleh kekuatan satu lembaga — melainkan oleh kekuatan sebuah bangsa untuk bersinergi. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News