Opini: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Ujian Soemitronomics

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Mengapa Makan Bergizi Gratis ( MBG) dan Koperasi Merah Putih ( KMP) tetap dipertahankan, meskipun dibayangi kejanggalan tata kelola, peluang korupsi, dan risiko kegagalan? 

Jawabannya tidak cukup dicari pada politik popularitas. Keduanya perlu dibaca sebagai instrumen operasional dari Soemitronomics, yakni gagasan ekonomi yang menempatkan negara sebagai pengarah aktif pembangunan, pencipta permintaan, penguat produksi, dan pembuka jalan bagi ekonomi rakyat.

Kritik terhadap MBG dan KMP tetap sah. MBG rawan menjadi proyek katering nasional bila pasokannya dikuasai vendor besar. 

KMP rawan menjadi koperasi papan nama bila dibentuk secara administratif tanpa basis usaha, manajemen, anggota aktif, dan pengawasan. 

Baca juga: Opini: MBG Jangan “Hajar” Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Lebih berbahaya lagi, keduanya dapat dibajak elite politik, pemilik modal, broker logistik, dan aktor ketiga yang menjadikan program kerakyatan sebagai arena rente.

Namun, menolak keduanya secara total juga terlalu sederhana. Sebab Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi yang lebih dalam daripada sekadar program makan atau koperasi. 

Ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar 5 persen, sementara ambisi pemerintah adalah mendorong pertumbuhan lebih tinggi, bahkan menuju 8 persen. 

World Bank memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 4,8 persen hingga 2027, sementara IMF memperkirakan 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. 

Artinya, ada jarak antara pertumbuhan aktual dan potensi pertumbuhan yang dibayangkan negara. 

Masalahnya Bukan Hanya Pertumbuhan

Pertumbuhan lima persen memang tidak buruk. Namun, ia belum cukup kuat untuk mengangkat kelompok bawah secara signifikan. BPS mencatat penduduk miskin pada Maret 2025 masih 23,85 juta orang atau 8,47 persen. 

Ketimpangan juga belum hilang. Gini ratio Maret 2025 sebesar 0,375 dan September 2025 sebesar 0,363. Angka ini membaik, tetapi tetap menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya menjadi pemerataan. 

Lebih jauh, masalah struktural berada di jantung ekonomi rakyat. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan jumlah petani milenial usia 19–39 tahun hanya 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari petani Indonesia. 

Artinya, pertanian sedang menua. Petani gurem juga masih sangat besar. Dari 27,80 juta petani pengguna lahan, 17,25 juta adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare. 

Inilah wajah sunyi ekonomi pangan kita: petani kecil, lahan sempit, regenerasi lemah, dan posisi tawar rendah.