Opini: Tirani Meritokrasi dan Kaum Marhaen

Dengan kata lain, seorang petani juga sama pentingnya dengan anggota DPR dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketiga, praktik politik populis yang memanfaatkan kaum marhaen juga harus dikritisi secara tegas. Terdapat begitu banyak aktor politik yang menggunakan retorika kerakyatan untuk menarik simpati rakyat. 

Ironisnya, mereka tidak memberikan perubahan yang berarti. Ucapan janji tentang peretasan kemiskinan yang dilontarkan, menunjukkan bahwa kaum marhaen sering kali hanya dijadikan sarana para aktor politik untuk bertengger dalam gelanggang kekuasaan. 

Mau tidak mau, masyarakat harus memiliki kesadaran kritis untuk mengenali jebakan retorika populis ini.

Dengan demikian, kritik terhadap meritokrasi bukanlah penolakan terhadap nilai kerja keras atau prestasi. Ini adalah upaya untuk menempatkan meritokrasi dalam kerangka yang lebih manusiawi. 

Keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian pribadi, tetapi juga dari sejauh mana seseorang berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti keberpihakan yang nyata kepada kaum marhaen sebagai fondasi kehidupan bangsa. 

Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi bangsa yang maju secara sosial-ekonomi, tetapi juga adil dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News