Opini: Ketika Warga Menambal Jalan

Ketika perbaikan jalan terus tertunda, hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berpihak pada urgensi yang dihadapi warga di lapangan.

Kondisi tersebut juga mencerminkan ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan pinggiran. 

Kawasan di luar pusat kota sering kali mengalami keterlambatan dalam perbaikan infrastruktur, seolah menjadi prioritas kedua. 

Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban lebih besar akibat keterbatasan akses yang seharusnya menjadi hak mereka.

Dalam situasi seperti ini, swadaya masyarakat sering muncul sebagai solusi alternatif. Namun perlu disadari bahwa swadaya bukanlah solusi ideal. 

Ia adalah bentuk respons atas keterlambatan, bukan pengganti tanggung jawab negara. 

Jika kondisi ini terus dibiarkan, akan muncul normalisasi terhadap kelalaian pemerintah, di mana masyarakat terbiasa menyelesaikan sendiri persoalan publik.

Padahal, partisipasi masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari kerja sama, bukan sebagai pengganti. 

Warga seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan, bukan pihak yang menanggung beban akibat keterlambatan kebijakan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih responsif dan konkret dalam menangani persoalan ini. 

Perbaikan jalan tidak boleh lagi dipandang sebagai pekerjaan yang bisa ditunda. 

Diperlukan perencanaan yang matang, distribusi anggaran yang adil, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan jalan rusak di Kota Kupang bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi tentang kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat nya. Infrastruktur dasar bukanlah kemewahan, melainkan hak yang harus dipenuhi. 

Ketika warga harus menambal jalan mereka sendiri dengan tanah putih, maka yang dipertanyakan bukan lagi kemampuan masyarakat untuk bertahan, melainkan sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News