Opini: Ketika Warga Menambal Jalan

Sungguh menjadi ironi karena tempat-tempat tersebut harusnya bebas dari jalan rusak. 

Sedangkan jalan bergelombang akan banyak ditemui di jalan Pulau Indah. Kondisi jalan tersebut seringkali jadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Di tengah kondisi ini dan lambatnya respons dari pemerintah kota, memicu inisiatif masyarakat setempat mengumpulkan dana secara swadaya untuk menambal jalan yang rusak. 

Material yang dipakai pun sangat sederhana dengan menggunakan tanah putih yang dibeli dari hasil urunan. Penambalan dilakukan seadanya, sekadar menutup lubang agar bisa dilalui kendaraan lebih aman.

Apa yang dilakukan masyarakat ini patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong. 

Namun, di balik itu, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah ini bentuk partisipasi yang ideal, atau justru tanda bahwa pemerintah belum sepenuhnya hadir?

Perbaikan yang dilakukan secara swadaya tersebut hanya mampu menjadi solusi sementara. Tanah putih yang ditabur di atas jalan rusak tidak menjamin ketahanan jangka panjang. 

Saat hujan turun, material tersebut dapat kembali tergerus, dan lubang yang sama perlahan muncul kembali. 

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat seolah terjebak dalam siklus perbaikan yang tidak pernah benar-benar selesai.

Fenomena ini menempatkan masyarakat dalam posisi yang tidak semestinya. Mereka bukan hanya pengguna jalan, tetapi juga menjadi pihak yang memperbaikinya. 

Jalan bukan sekadar sarana fisik, melainkan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi. 

Dari jalan yang layak, lahir kelancaran mobilitas, distribusi barang, serta akses terhadap berbagai layanan publik. 

Sebaliknya, jalan yang rusak menghadirkan hambatan, keterlambatan, bahkan risiko kecelakaan. 

Membiarkan kondisi ini berlarut-larut sama halnya dengan membiarkan kualitas hidup masyarakat ikut tergerus.

Dalam perspektif Herbert Simon, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh proses pengambilan keputusan yang rasional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.