Opini: Menggugat "Badan Permasalahan" di Bumi Flobamora

NTT pun tetap menjadi fokus kritis bagi organisasi seperti KPA dan AMAN karena tingginya risiko perampasan wilayah adat di Bumi Flobamora.

Menembus Sekat Birokrasi Lewat Digitalisasi

Untuk memulihkan marwah institusi, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN harus melakukan langkah radikal. 

Transformasi ini harus dimulai dengan akselerasi One Map Policy yang mampu mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam sistem nasional. 

Tanpa adanya pengakuan ruang hidup masyarakat lokal dalam peta digital, konflik pertanahan akan terus berulang.

Hingga akhir 2025, Pemerintah Provinsi NTT melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memang terus berupaya melakukan sinergi untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, dukungan teknologi mutlak diperlukan. 

Migrasi ke sertifikat elektronik harus menjadi alat perlindungan aset bagi warga di pelosok Flobamora. 

Melalui aplikasi digital, masyarakat seharusnya bisa memantau status tanah mereka secara mandiri tanpa harus menempuh perjalanan jauh dan mahal ke ibu kota kabupaten yang sering kali berakhir dengan ketidakpastian birokrasi.

PTSL: Antara Target Angka dan Keadilan Nyata

Pemerataan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) juga harus menjadi prioritas yang menyentuh kantong-kantong kemiskinan di NTT. 

Kanwil BPN NTT mencatat realisasi penerbitan sertifikat melalui PTSL sepanjang 2025 telah mencapai target sebanyak 52.000 sertifikat. 

Untuk tahun 2026, target ambisius sebesar 99.750 sertifikat gratis telah ditetapkan. 

Tantangan BPN saat ini bukan sekadar mengejar target angka di atas kertas, tetapi memastikan setiap lembar sertifikat benar-benar bersih dari praktik pungutan liar yang selama ini mencekik petani dan masyarakat adat.

Semua upaya ini tentu akan sia-sia tanpa penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. 

Sinergi antara Satgas Anti-Mafia Tanah dengan penegak hukum di daerah harus berani menyentuh aktor intelektual dan memberikan efek jera yang nyata, terutama di zona pariwisata super prioritas yang sangat rentan terhadap praktik spekulan tanah.

Menagih Revolusi Integritas

Bagi masyarakat NTT, tanah bukan sekadar komoditas; ia adalah identitas, sumber kehidupan, dan warisan leluhur. 

Mengubah stigma "Badan Permasalahan" menuntut lebih dari sekadar perbaikan prosedur, melainkan sebuah revolusi integritas dari dalam tubuh birokrasi sendiri. 

Jika transparansi digital dan ketegasan hukum dapat diintegrasikan secara konsisten di Bumi Flobamora, maka keadilan agraria bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang bisa dirasakan oleh setiap warga, mulai dari petani di ladang hingga mama-mama penjual sirih pinang. (*)

Simak terus berita, cerpen dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News