Opini: Kemarau dan Ketahanan Air di Nusa Tenggara Timur

Oleh: Alfred Nabal
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dari biasanya. Data BMKG menunjukkan, 46,5 persen wilayah Indonesia mengalami awal kemarau lebih dini. 

Sekitar 64,5 persen wilayah diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal, sementara 57,2 persen lainnya menghadapi durasi kemarau yang lebih panjang. 

Data ini memberi sinyal kuat bahwa kemarau tahun ini tidak hanya datang lebih awal, tetapi juga berpotensi lebih kering dan lebih panjang. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah yang pertama memasuki musim kering sejak April 2026. 

Ini bukan sekadar pergeseran musim, tetapi realitas yang langsung terasa: sumur mulai mengering, debit irigasi menurun, dan masyarakat kembali bergantung pada distribusi air bersih. 

Baca juga: Puncak Musim Kemarau 2026 Diprediksi Agustus, BMKG Ingatkan Waspada Sifat Musim Bawah Normal

Situasi ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar cuaca, melainkan kesiapan mengelola keterbatasan air.

Belum Jadi Prioritas

Persoalan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu musiman semata. Di banyak wilayah, pengelolaan air masih ditempatkan sebagai urusan teknis—sebatas pembangunan irigasi, sumur bor, atau distribusi bantuan saat krisis. 

Air belum sepenuhnya diposisikan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Kebijakan yang lahir cenderung sektoral dan belum terintegrasi dengan agenda besar seperti ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, maupun perlindungan sosial masyarakat.

Pendekatan yang berkembang pun masih bersifat reaktif. Ketika kekeringan terjadi, respons yang muncul umumnya berupa distribusi air bersih melalui mobil tangki atau bantuan darurat lainnya. 

Langkah ini penting dalam situasi mendesak, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Kita seolah terbiasa merespons krisis setelah terjadi, bukan mengantisipasinya sejak awal melalui perencanaan yang matang dan berbasis data.

Dengan perubahan iklim yang membuat musim makin tak menentu, pendekatan reaktif tidak lagi memadai. Ketahanan air menuntut kebijakan yang menempatkannya sebagai isu strategis lintas sektor. Tanpa itu, kerentanan pembangunan akan terus berulang dan kian kompleks.

Ketahanan Pangan

Dampak paling nyata terasa pada sektor pangan. Di wilayah  Nusa Tenggara Timir yang pertaniannya masih bergantung pada alam, ketersediaan air menjadi penentu produksi. 

Kemarau yang datang lebih awal dan lebih panjang mengganggu siklus tanam, meningkatkan risiko gagal panen, dan menurunkan produktivitas lahan.

Dampak ini tidak berhenti pada petani, tetapi merambat ke sistem yang lebih luas. Produksi yang menurun meningkatkan ketergantungan pada pasokan luar dan memperbesar risiko fluktuasi harga. 

Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat mengganggu stabilitas pangan rumah tangga, terutama bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, krisis air dapat dengan cepat berubah menjadi krisis pangan.