Opini: Perawat sebagai Wajah Negara di Desa

Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak prinsip keadilan dalam pelayanan publik. Warga negara tidak lagi mendapatkan layanan berdasarkan standar yang sama. 

Perawat di desa-desa terpencil hari ini memang menjadi wajah negara. Mereka hadir ketika negara tidak mampu hadir sebagai sistem. Mereka menjembatani jurang antara kebijakan dan realitas, sering kali dengan mengorbankan keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri.

Namun, negara tidak boleh bergantung pada heroisme perawat. 

Sistem pelayanan publik yang sehat harus bekerja karena desain kebijakan yang tepat dan dukungan sumber daya yang memadai. 

Ketika negara membiarkan perawat menanggung beban sistem, maka negara secara tidak langsung mengakui kegagalannya.

Oleh karena itu, perbaikan harusnya melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pada realitas wilayah.

Pertama, negara perlu memastikan bahwa sistem rujukan yang telah diatur secara normatif benar-benar didukung oleh sarana yang memadai. 

Penyediaan ambulans laut yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Kedua, perencanaan sektor kesehatan harus terintegrasi dengan sistem transportasi. Selama ini, kedua sektor ini berjalan secara terpisah, padahal dalam konteks wilayah kepulauan, keduanya tidak dapat dipisahkan. 

Pelayanan kesehatan tanpa dukungan transportasi yang memadai akan selalu berakhir pada kegagalan.

Ketiga, struktur anggaran daerah perlu ditata ulang agar memberi ruang lebih besar bagi belanja yang secara langsung memperkuat kapasitas layanan. 

Ini soal keberanian politik dalam menetapkan prioritas. Tetapi apakah pemda sebagai representasi negara berani melakukan itu? 

Masalah kesehatan di NTT adalah ujian tentang bagaimana negara menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata.

Dan selama jurang antara regulasi dan realitas itu tetap dibiarkan, perawat akan terus menjadi penopang sistem yang rapuh, sementara negara tetap hadir di atas kertas, karena pemerintah gagal menentukan prioritas dan politik anggaran. (*)

Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News