Opini: Perawat sebagai Wajah Negara di Desa

Oleh: Maria Evarista Sugo S. Kep., Ns
Mahasiswi Magister Keperawatan dan Sps Onkologi FIK-Universitas Indonesia.

POS-KUPANG.COM - Peringatan Dies Natalis ke-52 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memantik refleksi kritis untuk mencermati secara objektif sejauh mana negara benar-benar hadir dalam pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terluar seperti Nusa Tenggara Timur ( NTT). 

Momentum ini seharusnya tidak berhenti padar etorika penghargaan terhadap profesi perawat,  tetapi menjadi ruang evaluasi terhadap fondasi kebijakan yang menopang kerja-kerja perawat di lapangan.

Selama ini, keterbatasan layanan kesehatan di NTT hampir selalu dijelaskan dengan satu alasan klasik, yakni topografi geografis. 

Wilayah kepulauan, jarak yang jauh, serta keterbatasan transportasi disebut sebagai penyebab utama. Penjelasan ini tidak sepenuhnya keliru. 

Baca juga: Opini: Dusun Flobamora  dan Jalan Menemukan NTT

Namun, ia menjadi bermasalah ketika digunakan sebagai pembenaran yang menutup ruang kritik terhadap kebijakan publik. 

Topografi geografi adalah fakta. Tetapi kegagalan menyediakan layanan adalah pilihan kebijakan.

Argumen ini penting untuk ditegaskan, karena tanpa pembedaan yang jelas antara kondisi objektif dan respons kebijakan, diskursus publik akan terus terjebak pada fatalisme geografis. 

Padahal, dalam praktik kebijakan publik, kondisi geografis justru menjadi variabel yang harus direspons melalui desain kebijakan yang adaptif, bukan dijadikan alasan untuk menurunkan standar pelayanan.

Dalam kerangka teori kapasitas negara (state capacity), sebagaimana dijelaskan oleh Francis Fukuyama, negara dinilai dari kemampuannya untuk mengeksekusi kebijakan secara efektif. 

Kapasitas negara mencakup kemampuan merancang kebijakan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, serta memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan.

Dalam konteks NTT, persoalan layanan kesehatan menunjukkan adanya kelemahan pada ketiga dimensi tersebut. 

Kebijakan mungkin tersedia, tetapi tidak sepenuhnya responsif terhadap karakter wilayah. 

Sumber daya mungkin ada, tetapi tidak dialokasikan secara optimal. Dan implementasi sering kali tidak berjalan sebagaimana dirancang.

Masalah ini menjadi semakin terang ketika melihat struktur anggaran daerah. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI menunjukkan bahwa sekitar 51 persen total belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai.