Opini: Perawat sebagai Wajah Negara di Desa

Sebaliknya, belanja modal hanya berada di kisaran kurang dari 4 persen.

Angka ini berbicara lebih jujur daripada narasi apa pun. Ia mengungkap prioritas yang selama ini tersembunyi di balik jargon pembangunan. 

Ketika lebih dari separuh anggaran terserap untuk belanja rutin, sementara investasi pada infrastruktur pelayanan sangat terbatas, maka kapasitas sistem pelayanan publik secara struktural memang dibatasi.

Jika lebih dari separuh anggaran habis untuk membiayai aparatur, sementara rakyat masih mempertaruhkan nyawa di laut untuk mendapatkan layanan kesehatan, maka yang kita hadapi bukan sekadar keterbatasan fiskal, melainkan kegagalan moral dalam menetapkan prioritas negara.

Pernyataan ini mungkin terdengar keras, tetapi secara analitis dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), anggaran publik merupakan refleksi dari pilihan politik. 

Setiap alokasi anggaran adalah keputusan tentang siapa yang diprioritaskan dan program apa yang ditunda. 

Dalam konteks ini, dominasi belanja pegawai tidak bisa dilihat secara netral. 

Ia harus dibaca sebagai indikator bahwa negara lebih fokus pada pemeliharaan struktur birokrasi daripada penguatan kapasitas layanan. 

Akibatnya, sistem pelayanan publik kehilangan kemampuan untuk berkembang secara adaptif, terutama dalam menghadapi tantangan geografis yang kompleks.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa persoalan di NTT tidak sepenuhnya berada pada tataran desain kebijakan. 

Di atas kertas, sistem rujukan pelayanan kesehatan sebenarnya telah diatur melalui berbagai regulasi Kementerian Kesehatan. Artinya, secara normatif, negara telah memiliki kerangka kebijakan yang cukup.

Masalah muncul pada tahap implementasi.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang yang lebar antara norma dan praktik. 

Di banyak wilayah kepulauan, ketiadaan ambulans, terutama ambulans laut, membuat sistem rujukan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.