Opini: Yang Berhembus Dari Ruang Muspas Keuskupan Agung Kupang

Sekolah Katolik dianggap sebagai komunitas pembelajaran yang membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa, agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kepentingan umum.

Sayangnya keunggulan sekolah Katolik hanya dinikmati segelintir orang kaya. 

Apakah sekolah Katolik itu Katolik? Ia seperti pesimis sekolah Katolik tetap menjadi pilihan yang relevan dan bermakna bagi anak-anak Katolik di tengah persaingan pasar pendidikan modern. 

Tiba-tiba saya teringat judul buku Adam Schwarz, “A Nation in Waiting: Indonesia’s Search for Stability, 2004” sewaktu ia melihat Indonesia dari dekat saat menjadi koresponden Far Eastern Economic Review. 

Umat Katolik seperti “a nation in waiting” menunggu saat ketika sekolah-sekolah yang mereka banggakan kembali menjadi rumah mereka.  

Jika Santo Yusuf, si tukang kayu itu hari ini dan ingin mendaftarkan anaknya Yesus ke sekolah Katolik, apakah ia akan diminta mengisi formulir subsidi silang atau langsung diarahkan ke sekolah negeri?  

Muspas bukan hanya tentang merumuskan dokumen pastoral lima tahun ke depan. Ia adalah tentang perjumpaan. 

Tentang bagaimana Gereja menjadi tubuh yang hidup, bukan institusi yang dingin. Tentang bagaimana para imam, dalam segala keterbatasan, tetap menjadi sakramen harapan bagi umat. 

Seperti kata Henri Nouwen, “Imam adalah orang yang membawa luka-luka dunia ke altar Tuhan.” 

Maka Muspas adalah altar itu, tempat luka-luka ditata, agar lembaga pendidikan Katolik menjadi tempat harapan bagi mereka yang tidak punya pilihan. Kita tidak bisa berbicara tentang transformasi pendidikan Katolik jika menutup pintu bagi yang paling membutuhkan.

***

Saya mencatat beberapa kecemasan mendasar yang menggelayut dalam ruang Muspas.  

Pertama,  mengenai ketiadaan filosofi yang mendasari kurikulum pendidikan kita saat ini.  Ketiadaan filosofi dalam kurikulum kita tercermin dalam pemeo: ganti menteri, ganti kurikulum. 

Menurut peserta Muspas pemeo ini bukan sekadar guyon. Ungkapan ini mengindikasikan arah pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh kehendak individual seorang pejabat, bukan oleh kerangka filosofis pendidikan jangka panjang yang konsisten. 

Ganti menteri, ganti kurikulum menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan Indonesia lebih bersifat reaksioner akibat komersialisasi, liberalisasi, dan politisasi pendidikan. 

Dalam waktu kurang dari satu dekade, peserta didik, guru, dan institusi pendidikan dipaksa menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berputar arah tanpa kejelasan dasar filosofis yang konsisten.

Sudah saatnya Indonesia membangun peta jalan pendidikan yang konsisten, dengan berbasis pada pemikiran filosofis yang matang, bukan sekadar program kerja jangka pendek seorang menteri. 

Tanpa fondasi nilai yang kokoh, pendidikan akan terus menjadi korban dari perubahan politik dan tren birokrasi.

Kedua,  ketimpangan struktural adalah masalah laten yang terjadi dalam praktik pendidikan. 

Karena sudah menjadi laten, publik mungkin tak bisa melihat ketimpangan struktural dalam pendidikan ini sebagai fenomena yang tampak nyata. 

Ketimpang sturktual bukan cuma pendidikan berjalan dengan semestinya di daerah perkotaan Pulau Jawa, tetapi kondisi yang bertolak belakang terjadi di daerah-daerah pedalaman, perbatasan, dan pegunungan. 

Ketimpangan struktural juga terjadi dalam pemerataan penempatan guru negeri antara sekolah negeri dan sekolah swasta. 

Semua peserta didik, baik di sekolah negeri maupun swasta, adalah anak-anak bangsa. Mereka, tanpa kecuali, mempunyai hak yang sama atas pendidikan. 

Namun, dikotomi sekolah negeri dan swasta selama ini melahirkan kebijakan yang diskriminatif, terutama dalam distribusi guru. 

Pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri daripada di sekolah swasta, karena sekolah negeri adalah milik pemerintah. 

Bangsa Indonesia tak akan dapat mencapai Indonesia emas, bahkan tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik jika ketimpangan struktural di bidang pendidikan, tidak segera dibenahi.  

Tak ada pilihan lain selain negara harus turun tangan dan hadir di tengah rakyatnya agar akses dan hak-hak pendidikan mereka terjamin secara pasti.  

Pemerataan mutu pendidikan dimulai dari pemerataan distribusi guru sebagai garda terdepan pendidikan. 

Maka distribusi guru hendaknya mengutamakan hak peserta didik bukan status sekolah negeri atau swasta. 

Karena itu kepada Bapak Gubernur NTT, Melki Laka Lena, yang  juga hadir sebagai narasumber utama, peserta Muspas mendesak agar segera melakukan pemerataan distribusi guru. 

Ketiga, perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Perekrutan guru PPPK yang semula hanya untuk mengatasi kekurangan guru negeri, dalam praktiknya, berdampak pada pengurangan guru di sekolah swasta karena tak sedikit gurunya dimutasikan ke sekolah negeri.

“Bagi guru yang diangkat menjadi PPPK, ini tentu anugerah. Namun, bagi kami sekolah swasta, ini bencana karena guru terbaik kami hengkang ke sekolah negeri. Sementara tak mudah untuk merekrut guru dari lulusan sarjana pendidikan karena terbentur gaji yang minim,” seorang kepala sekolah swasta berkisah seakan mengeluh entah kepada siapa. 

Muspas berharap agar Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa guru PPPK juga akan ditempatkan di sekolah swasta dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah. 

Keempat, peningkatan apresiasi dan kesejahteraan guru juga menjadi catatan penting lainnya. Kesejahteraan guru ini penting bukan hanya untuk guru itu sendiri, tetapi  untuk bisa menarik calon guru yang berkualitas. 

Banyak anak-anak yang pintar tidak tertarik menjadi guru karena gaji kecil. 

Gereja KAK juga perlu memberikan perhatian serius terhadap guru-gurunya, jika tak mau sekolahnya ditinggal sepi karena guru-guru tua, beranjak pensiun. 

Dari meja pengamat, saya melihat Gubernur NTT Melki Laka Lena dan YM Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni menyimak penuh perhatian.

***

Muspas  tiba-tiba tergugat sederet masalah yang diajukan para peserta. 

Keharuan, keindahan dan romantisme pertemuan seakan bungkam terhadap semua masalah itu. Sungguh berdayagunakah spirit Muspas dengan tema besar itu bagi kemelut dan remang gelap kemelut pendidikan katolik saat ini?

Memang Muspas tidak dapat memberi jawaban bagi berbagai permasalahan, karena bukan kewenangan Muspas. Namun setidaknya muspas telah membicarakannya sebagai ‘via dolorosa” misinya di tengah dunia. 

Saya teringat sebuah ucapan dari Heidegger, yang sering terdengar bagaikan untaian doa: Bahwa berpikir adalah berterima kasih. To Think is to thank. Denken ist Danken.  

Diakui atau tidak, para peserta telah mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam Muspas ini sebagai sebuah jalan religius untuk bersyukur atas  panggilannya dalam menata dunia.

Karena kalaulah Muspas ini tidak memberikan pegangan sistematis mengatasi persoalan di atas, setidaknya Muspas telah berhasil memberikan kita sebuah pegangan yang bersifat historis tentang bagaimana mengatasi carut marut dalam dunia pendidikan kita. 

Dan kita dapat belajar dari catatan-catatannya. “Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya,” firman Tuhan dalam penglihatan nabi Habakuk. 

Dengan keterlibatan semacam itu, terlepas dari persoalan perkembangan sosial politik yang bersifat sektarian, gereja KAK dapat mengemban perannya untuk ikut membebaskan masyarakat NTT dari kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendidikan. 

Sambil menyadari bahwa tak semua permasalahan boleh dipolitikkan. Negara memang ada di hati gereja tetapi hati gereja tidak bergantung pada negara.

***

Ite misa est. Para imam, biarawan/wati, para utusan umat  telah  kembali ke paroki masing-masing. 

Mereka membawa serta bukan hanya hasil Muspas, tapi juga cerita, tawa, dan harapan. Mereka tahu bahwa jalan menuju Indonesia Emas bukan jalan yang mulus. 

Tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Mereka berjalan bersama, dalam terang Sabda, dalam pelukan Gereja, dan dalam nyala lilin yang tak pernah padam bersama sang gembala. 

Karena Yesus Sang Gembala Agung yang memiliki mereka untuk menjadi bagian terindah misiNya.

Muspas kali sungguh istimewah karena berlangsung dalam Tahun Yubileum. Tahun rahmat dan pembebasan. Dalam tradisi Gereja, Yubileum adalah saat untuk mengembalikan yang tercerai, memulihkan yang retak, dan mengampuni yang bersalah. 

Maka Muspas perdana yang mengawali perjalanan YM Mgr. Hironimus Pakaenoni ini menjadi pesiarah harapan. 

Sebuah ziarah menuju Indonesia Emas yang bukan sekadar proyek politik, melainkan janji eskatologis. “Pasce Oves Meas”

Dan mungkin, di suatu sore nanti,  ketika matahari mulai terbenam dan senja menyisahkan lembayungnya di punggung langit, mungkin Romo Stef Mau, atau Romo Yonas Kamlasi, atau Romo “Stand Up Komedi” Amanche Franck OE Ninu,   yang sudah mulai renta, membuka lembaran Muspas 2025, melihat mantan anak-anak muridnya yang tampil di panggung Muspas tersenyum menitikkan air mata, dan berkata:  Kalian adalah emas Indonesia. 

Dan Usi diutus untuk menjaga kilau kalian. Supaya dalam hati kalian tetap membaralah kehendak untuk mengubah masyarakat ini menjadi polis, kota tempat tinggal di mana setiap oran merasa betah, merasa aman dan nyaman. Karena menemukan indahnya janji dan harapan. 

Dan saya juga yakin, jika Tuhan kembali berjalan-jalan di atas pulau Timor, Rote, Sabu,  Raijua, Alor, dan Pantar, Ia akan tersenyum bahagia karena hamparan sabana dan stepe pada padang pengembalaanNya telah menjadi lebih baik, juga menjadi lebih indah. A thing of beauty is a joy for ever.

Maka saya pun ingin menutup catatan dari ruang Muspas ini dengan sebuah kuplet dari sajak Emily Dickinson. “This is my letter to the world/ that never wrote to me/ the simple news that nature told/ with tender majesty.”  (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News