Opini: Belajar Membaca Prioritas Anggaran Publik

Kedua, secara administratif anak-anak yang dikirim sebagai buruh migran tidak mungkin dilindungi dengan ‘strategi kontrol administrasi’, karena mereka pasti tak punya KTP karena belum cukup umur. 

Padahal angka putus sekolah di NTT cukup tinggi, terbanyak di bangku kelas 2 SMP. 

Ketika anak-anak ‘masuk jadi migrasi pekerja’, pemalsuan identitas pasti terjadi. Di sini kontrol pintu keluar menjadi sangat dibutuhkan. 

Di NTT, dengan memeriksa kemampuan literasi dan numerasi di kelas 3  SD (perwakilan kelas bawah) dan 4 SD (perwakilan kelas atas), kita sudah bisa menerka bahwa anak akan putus sekolah. 

Berdasarkan riset IRGSC, dalam kondisi sekarang hanya 26 persen anak SD yang dianggap mampu dan lolos dari jerat putus sekolah.

Saat ini berbicara soal literasi dan numerasi saja tidak cukup, sebab melupakan struktur penggajian para guru honor yang digaji jauh dari layak. 

Struktur guru honor pun harus dibedah (guru honor komite sekolah, guru honor pemerintah kabupaten, atau guru honor yayasan).

Aslinya forced labour atau kerja paksa sedang dipraktekan oleh pemerintah. 

Isu ini perlu menjadi agenda publik. Misalnya di pedalaman NTT masih kita temui guru yang dibayar 300 ribu per bulan. 

Tentu angka amat jauh dari tunjangan laundry per bulan Ketua DPRD NTT (15,6 persen) sekali pun, dan lebih jauh lagi dengan biaya sepeda keliling. 

Dengan 5 miliar rupiah, sebanyak 140.277 guru dapat mendapatkan tambahan insentif sebesar 300 ribu selama satu tahun.  

Tanpa ada terobosan dalam skema penggajian guru, mustahil kita berharap ada perbaikan kinerja para guru. Mustahil kita mendudukan persoalan literasi dan numerasi dengan benar. 

Dengan tren Pemda di NTT hanya ikut program pusat yang tidak kenal defisit anggaran NTT, kondisi kita semakin terjepit. 

Sebab SDM yang dihasilkan hanya diposisikan untuk masuk dalam low skilled labour. Tak heran NTT jadi target perdagangan orang. 

Jika seluruh program pusat diposisikan seperti membaca ayat kitab suci yang pamali untuk dikritisi, dan orang daerah tidak mau belajar membaca data, maka kekuasaan pemerintahan dan politik hanya dijalankan berdasarkan perasaan semata: sekedar mengejar euforia.

Penutup

Kelemahan mendasar dalam penentuan alokasi anggaran publik adalah dominannya aspek kuasa (power) dan kepentingan (interest) para pihak yang terlibat dalam penentuan alokasi program dan anggaran dibandingkan dengan penggunaan data, logika, dan pengetahuan sebagai kompas penentuan prioritas. 

Tanpa data, dan pengetahuan yang memadai, institusi-institusi negara cenderung bergerak dalam kegelapan (void). Tanpa data, pemerintah perannya tak lebih dari Event Organizer (EO). Peran pemerintah seharusnya lain dari EO.

Di sisi bandara yang lain, di bagian cargo, setiap tahun ratusan orang dipulangkan dalam peti mati ke NTT.  Tahun lalu sebanyak 124 peti mati diterima di bandara El Tari. 

Jika data jenasah yang diterima maupun pencegahan di area bandara dibaca dalam pemahaman ‘analogi gunung es’, bisa dibayangkan berapa jumlah korban perdagangan orang. 

Dalam data nasional POLRI, hingga Bulan Juli jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun ini sebesar 404 orang. 

Jumlah ini kurang sepertiga dari jumlah pencegahan yang dibuat di NTT tahun 2018 (1.364 korban). 

Seandainya negara kita bukan negara mafia, yang artinya privatisasi elemen koersif negara tidak dilakukan secara masif, tentu elemen pencegahan dilakukan di setiap titik pemberangkatan. 

Pertanyaan finalnya: bagaimana menghadirkan realitas semacam ini kepada para pejabat publik yang realitas hidupnya amat berjarak dari sekian kerentanan warga, dan cenderung lebih fokus pada retorika dan citra? 

Politik pemerintahan seharusnya tidak diletakan dalam logika perjudian, karena dengan mengambil jarak yang amat jauh dari kaum rentan, para pejabat semakin menjauh dari diskursus keadilan sosial, semakin jauh dari republik, dan  semakin jauh dari janji kemerdekaan. 

Untuk bisa mengawal anggaran publik, butuh sikap politik. Itu yang saat ini teramat kosong, karena para pejabat telah menjadi ‘kelas baru’ (new class), yang realitas hidupnya amat berbeda dengan orang kebanyakan (the commons), apalagi realitas kaum rentan, lebih tidak dikenali lagi. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News