Opini: Drama BBM Sabu Raijua,  Antrean Panjang Solusi Pendek

Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru 
Pendeta GMIT yang berkarya di Kabupaten Sabu Raijua - Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Opini ini ditulis setelah melakukan riset sederhana terhadap pemberitaan dan percakapan publik sepanjang 2025: baik di media nasional, media lokal NTT, maupun percakapan warga di media sosial tentang persoalan penyaluran BBM di Sabu Raijua. 

Dari data yang dihimpun, terlihat pola berulang: setiap kali ada keterlambatan kapal atau gangguan distribusi, stok BBM di SPBU cepat habis, antrean mengular dan bensin botolan bermunculan dengan harga selangit. 

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan BBM di Sabu bukan sekadar soal kuota atau cuaca, melainkan juga soal tata kelola distribusi dan pengawasan yang lemah.

Antrean yang Mengular, Botol yang Membengkak

Bayangkan sebuah pulau yang setiap kali kapal minyak terlambat sehari, warganya langsung antre berjam-jam di SPBU, hanya untuk pulang dengan tangki masih kosong. 

Sabu Raijua, kabupaten kecil di selatan NTT, kini jadi panggung drama BBM: antrean kendaraan yang mengular, SPBU yang sering tutup dan bensin botolan yang berjaya di pinggir jalan.

Baca juga: Dinkes Sabu Raijua Catat 461 Kasus DBD dari Januari hingga Juli 2025

Ironisnya, ini bukan cerita baru. Sejak bertahun-tahun lalu, Sabu Raijua hidup dalam ritme kelangkaan. Bedanya, bulan Juli–Agustus 2025 krisis mencapai puncaknya: stok BBM benar-benar habis. 

Pertamina terpaksa mengalihkan kapal minyak yang semula menuju Rote, demi menyelamatkan Sabu yang kosong total. 

Sementara itu, di jalanan, botol berisi Pertalite dijual Rp25.000–30.000 per botol 1,5 liter. 

Harga resmi Rp10 ribu per liter, tapi di sini subsidi justru terasa mahal.

Apakah kuota kurang? Tidak juga. Kuota Pertalite untuk Sabu di tahun 2025 adalah 3.442 KL, Solar 1.526 KL. Sampai Juli, baru separuh yang terealisasi. 

Jadi stok di atas kertas tersedia. Tapi di lapangan, Pertalite lebih mudah ditemukan dalam botol mineral ketimbang di nozzle SPBU. 

Inilah ironi yang telanjang: kuota cukup, tapi rakyat tetap tidak kebagian.

Komedi Gelap di Depan SPBU

Setiap hari antrean motor dan mobil mengular panjang di tiga SPBU Sabu Raijua—satu di Seba, satu di Liae dan satu di Eimau. Polisi berjaga, warga berdesak-desakandan pedagang botolan menunggu dengan tenang. 

Antrean ini sejatinya bukan antrean biasa, melainkan komedi gelap: di depan SPBU rakyat bersusah payah, di belakangnya “pemain besar” dengan pikap dan jeriken bolak-balik mengisi tanpa barcode.

Fenomena pengecer BBM ilegal sudah jadi rahasia umum. Kendaraan dengan tangki modifikasi antre berkali-kali, membeli Pertalite bersubsidi, lalu menimbunnya. Dalam hitungan jam, stok di SPBU ludes. 

Keesokan harinya, Pertalite itu muncul kembali di pinggir jalan, dijual dalam botol-botol seharga Rp25.000–30.000. Rakyat kecil yang tak tahan antre akhirnya membeli botolan itu, terjebak dalam lingkaran mafia kecil.

Bukankah ini mirip satire negara? Subsidi yang seharusnya melindungi rakyat justru dirampas oleh oknum, dilegalkan oleh kelalaian sistemdan dijual kembali sebagai komoditas premium.

Solusi Pendek, Ingatan Pendek

Setiap kali krisis BBM memuncak, solusi yang ditawarkan selalu seragam: kapal tambahan, operasi pasar, rapat koordinasi. Semua terdengar heroik, tetapi sesungguhnya hanya solusi pendek dengan ingatan pendek. 

Begitu kapal minyak merapat dan pasokan kembali normal, semua pihak bernapas lega, lalu lupa bahwa bulan depan antrean akan mengular lagi. Rakyat tetap korban.

Padahal masalahnya bukan sekadar cuaca buruk atau jadwal kapal. Masalahnya terletak pada tata kelola rantai pasok BBM yang rapuh. 

Distribusi hanya dilihat sebagai urusan logistik ekonomi: kuota, kapal, depot, SPBU. Padahal rantai pasok energi adalah ekosistem sosial. Begitu ada celah, mafia masuk, rakyat jadi korban.

Kritik yang Harus Ditegakkan

Ada tiga kritik utama yang perlu dilontarkan:

Pertama, distribusi tidak tertib. Kuota cukup, tetapi stok di SPBU sering habis sebelum kapal datang. Ini menandakan kebocoran di sepanjang rantai distribusi. 

Pertamina dan pemerintah daerah harus jujur: sistem distribusi tidak bekerja.

Kedua, pengawasan lemah. Kalau mobil pikap bisa bolak-balik isi Pertalite tanpa barcode, itu bukan sekadar “kelalaian teknis”. Itu adalah bukti bobroknya pengawasan. 

Aparat keamanan tidak boleh sekadar hadir saat antrean panjang, tapi harus menindak pelaku yang jelas-jelas menyalahgunakan.

Ketiga, politik sidak yang hampa. DPRD dan pejabat daerah sering melakukan inspeksi mendadak. Tapi hasilnya? 

Foto-foto di media, sementara di lapangan bensin botolan terus berjaya. Rakyat sudah muak dengan pertunjukan sidak yang tidak diikuti tindakan nyata.

Belajar dari Konsep Sustainable Supply Chain

Di titik inilah kita perlu mengubah cara pandang. Rantai pasok BBM tidak boleh lagi dipahami semata sebagai sistem ekonomi yang menghitung untung rugi. 

Ia harus dilihat sebagai bagian dari Sustainable Supply Chain—rantai pasok berkelanjutan yang adil, bertanggung jawabdan memikirkan dampak sosial-ekologisnya.

1.Efisien bukan berarti adil

Dalam logika lama, yang penting kuota terpenuhi dan kapal datang sesuai jadwal. Tetapi efisiensi ini tidak menjamin keadilan. 

Apa artinya kuota cukup jika rakyat kecil tidak bisa membeli BBM sesuai harga resmi? 

Sustainable Supply Chain menuntut distribusi yang transparan dan adil, memastikan energi sampai ke pengguna akhir yang berhak.

2. Profit bukan segalanya

Pertamina sebagai badan usaha tentu harus menghitung keuntungan. Tapi di wilayah terluar seperti Sabu Raijua, logika profit tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. 

Rantai pasok energi di daerah terpencil adalah soal hak rakyat atas energi—sebuah keadilan sosial yang harus dipenuhi negara.

3. Ekosistem, bukan hanya sistem

Rantai pasok adalah ekosistem. Artinya: distribusi BBM harus mempertimbangkan bukan hanya faktor logistik, tapi juga kondisi sosial (kemiskinan, mobilitas rakyat) dan ekologis (kerentanan cuaca, keterbatasan infrastruktur). 

Dalam konteks Sabu, ini berarti membangun cadangan stok, memperbanyak frekuensi kapal, sekaligus menata pengawasan berbasis komunitas.

Dari Kritik Menjadi Jalan Keluar: Harapan di Tengah Antrean

Krisis BBM di Sabu Raijua menyingkap kelemahan distribusi, pengawasan yang longgardan politik solusi instan yang selalu berulang. 

Namun kritik saja tidak cukup. Dari situ harus lahir jalan keluar yang nyata: distribusi digital yang transparan, satgas permanen berbasis komunitas, cadangan strategis agar stok tidak habis tiap kali kapal minyak terlambat, diversifikasi energi lokal, hingga penegakan keadilan sosial energi bagi petani, nelayandan sopir angkutan umum.

Jika kita memakai kacamata Sustainable Supply Chain, maka persoalan BBM tidak lagi sekadar urusan logistik ekonomi, melainkan ekosistem sosial yang menuntut keberlanjutan dan keadilan. 

Dengan pendekatan ini, antrean panjang bisa diputus dengan solusi panjang. 

Sabu Raijua bahkan bisa menjadi contoh bahwa di pulau kecil sekalipun, negara hadir bukan hanya lewat kapal minyak, melainkan lewat keberanian menata ulang sistem distribusi energi dengan prinsip transparansi, keadilandan keberlanjutan. 

Dari kritik lahir jalan keluar dan dari antrean lahir harapan baru bagi rakyat.

Penutup: Mengubah Skenario

Antrean panjang, solusi pendek—itulah drama BBM di Sabu Raijua yang terus diputar ulang. Tetapi kita punya pilihan: terus jadi penonton atau mulai mengubah skenario. 

Sustainable Supply Chain bukan jargon akademis; ia adalah kacamata baru yang menuntut kita memperlakukan energi sebagai hak rakyat, bukan ladang mafia.

Pertanyaan tinggal satu: beranikah kita keluar dari logika “solusi pendek” dan masuk ke logika keberlanjutan? 

Jika jawabannya ya, maka drama BBM Sabu Raijua bisa berakhir - dan diganti dengan babak baru: energi yang adil, berkelanjutandan benar-benar untuk rakyat. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News