Opini - Hardiknas dan Prodi “Tak Relevan”: Diagnosa Struktur atau Vonis untuk Kampus?

Hardiknas dan Prodi “Tak Relevan”: Diagnosa Struktur atau Vonis untuk Kampus?

Oleh: Hermina Disnawati
Dosen Universitas Timor 
Mahasiswa Pascasarjana Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UNY

POS-KUPANG.COM - Menjelang Hari Pendidikan Nasional ( Hardiknas ) tahun ini, dunia pendidikan tinggi dikejutkan oleh wacana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemdiktisaintek ) mengenai penataan ulang program studi (prodi). 

Pemerintah memberikan sinyal mengevaluasi hingga menutup prodi yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan industri strategis. Rencana ini didasarkan pada data ketimpangan antara jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja. Wacana ini memantik satu pertanyaan eksistensial: untuk apa pendidikan diselenggarakan?

Sekilas, gagasan itu tampak rasional. Perguruan tinggi memang tidak boleh berjalan di ruang hampa; ia harus peka terhadap pergeseran teknologi, ekonomi, dan dunia kerja.

Namun, ketika angka statistik mulai dijadikan instrumen "vonis" tanpa diagnosis yang utuh, kita patut bertanya: apakah kita sedang menata masa depan atau justru menyempitkan makna pendidikan menjadi sekadar bengkel tenaga kerja?

Jebakan Bahasa “Relevansi”

Data kementerian menunjukkan disparitas mencolok yang menjadi dasar kebijakan ini. Bidang keguruan meluluskan sekitar 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan formasi disebut hanya sekitar 20.000 orang.

Logika serupa juga mulai menyentuh bidang kesehatan, di mana pemerintah memproyeksikan terjadinya surplus dokter pada tahun 2028.

Angka-angka ini nyata, namun cara membacanya menentukan arah kebijakan. Menggunakan kacamata Critical Discourse Analysis Norman Fairclough, istilah seperti “tidak relevan” atau “oversupply” bukan sekadar istilah administratif.

Kata-kata ini membentuk persepsi publik bahwa prodi adalah sumber masalah tunggal. Kampus dituduh gagal, dan mahasiswa dianggap keliru memilih jalur.

Padahal, ketidakterserapan lulusan sering kali bukan disebabkan kurikulum usang, melainkan struktur pasar kerja yang tidak sehat dan sistem rekrutmen tenaga kerja yang belum sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan.

Alih-alih menjadi solusi, bahasa “tak relevan” justru berisiko menjadi dalih bagi pemerintah untuk memindahkan tanggung jawab strukturalnya ke pundak kampus dan mahasiswa.

Ironi Daya Tarik dan Kesejahteraan

Dalam kasus kependidikan dan kesehatan, muncul kontradiksi sosiologis yang menarik. Mengapa prodi tersebut tetap dibanjiri peminat meski pemerintah mengklaim surplus lulusan?