Opini: Relevansi, Sesat Pikir dan Pengalihan

Oleh: Petrus Redy Partus Jaya
Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,  Peneliti bidang Evaluasi Pendidikan.

POS-KUPANG.COM - Ada yang ganjil dari pernyataan Kemendiktisaintek soal rencana penutupan program studi "tidak relevan" sebagai jawaban atas membludaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi. 

Bukan karena masalah pengangguran terdidik itu tidak nyata—data BPS Agustus 2024 mencatat lebih dari satu juta pengangguran lulusan perguruan tinggi.  Yang ganjil adalah logika di baliknya: seolah-olah prodi-prodi tertentu adalah biang keroknya. 

Sebelum kebijakan ini mengeras menjadi keputusan, ada baiknya kita periksa dulu pondasinya - apakah ia berdiri di atas argumen yang kokoh, atau justru di atas serangkaian sesat pikir yang saling menopang?

Empat Sesat Pikir dalam Satu Kebijakan

Pertama, ada sesat pikir kausalitas (non causa pro causa). Argumen bahwa prodi "tidak relevan" menyebabkan pengangguran adalah kesalahan logika paling mendasar: mengira korelasi sebagai sebab-akibat. 

Kenyataannya, pengangguran terdidik berakar pada struktur ekonomi yang tidak mampu menyerap tenaga kerja berkualifikasi—deindustrialisasi prematur, investasi yang lebih suka padat modal daripada padat karya, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup berkualitas. 

Baca juga: Opini: Koperasi Merah Putih untuk NTT- Solusi atau Ilusi

World Bank (2023) menegaskan: serapan tenaga kerja terdidik sangat ditentukan oleh diversifikasi industri dan dinamika pertumbuhan ekonomi, bukan oleh jenis prodi yang tersedia. 

Masalahnya ada pada "jalan" yang sempit dan berlubang—bukan pada "peta" yang dipegang para lulusan.

Kedua, ada sesat pikir dikotomi palsu. Seluruh spektrum ilmu pengetahuan dipaksa masuk ke dalam dua kotak sempit: "relevan dengan industri" atau "tidak relevan". 

Ini mengabaikan kenyataan bahwa banyak disiplin ilmu—filsafat, sejarah, sastra, sains dasar—tidak dirancang untuk langsung mencetak pekerja pabrik, tetapi sangat krusial untuk menjaga kewarasan peradaban, etika sosial, dan inovasi jangka panjang. 

Studi LinkedIn Global Talent Trends (2019) justru menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis dan analisis kompleks—inti dari pendidikan humaniora—termasuk keterampilan yang paling dicari perusahaan teknologi terkemuka dunia.

Ketiga, ada generalisasi yang terburu-buru. Relevansi sebuah prodi dinilai dari serapan kerja lulusannya pada satu titik waktu tertentu, seolah kebutuhan pasar bersifat statis. 

Padahal World Economic Forum (2023) memproyeksikan bahwa 23 persen pekerjaan yang ada saat ini akan terdisrupsi besar dalam lima tahun ke depan. 

Prodi yang dianggap paling "relevan" hari ini bisa menjadi usang lebih cepat dari masa studi mahasiswanya sendiri.

Keempat—dan ini yang paling politis—ada pengalihan isu. Dengan memfokuskan perdebatan pada "menutup prodi tak relevan", perhatian publik teralihkan dari pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih perih: mengapa negara dan sektor swasta selama ini gagal menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap lulusan perguruan tinggi dengan layak?