Opini: Polemik Pungutan SMA di NTT

Peran Ombudsman sangat penting sebagai pengawas, namun mereka juga harus berfungsi sebagai mediator yang konstruktif. 

Libatkan Ombudsman dalam dialog tiga pihak (sekolah, komite, pemerintah) untuk mencari solusi win-win, bukan sekadar memberikan sanksi.

5. Kepemimpinan Visioner Gubernur. 

Gubernur NTT sebagai pucuk pimpinan harus menjadi lokomotif perubahan. Dengan kebijakan yang jelas, transparan, dan partisipatif, ia dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk bergotong royong memajukan pendidikan, tanpa ada rasa takut akan kriminalisasi.

Pada akhirnya, tujuan kita bersama adalah menciptakan sistem pendidikan SMA di NTT yang tangguh, adaptif, dan mampu menghasilkan generasi berkualitas yang siap bersaing di kancah global. 

Ini hanya bisa terwujud jika kita mau duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, dan berfokus pada esensi; bagaimana caranya agar anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, bagaimanapun sumber daya yang tersedia? 

Dengan semangat kolaborasi dan pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing, saya yakin benang kusut ini bisa kita uraikan. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News