Opini: Bawa Guru Tukang Konten ke Meja Rakyat

Oleh: Heribertus Jani
Dosen dan Praktisi Pendidikan di Jakarta

POS-KUPANG.COM - Belum genap sebulan dilantik, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena langsung tancap gas menggelar Meja Rakyat. 

Meja Rakyat yang merupakan akronim dari Melki-Johni Melayani Rakyat adalah sebuah ruang yang disediakan bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemimpinnya. Warga bisa datang langsung, atau cukup menghubungi nomor kontak 081138319989 dan 081138319988 (Kompas, 14/3/2025).

Membaca kabar ini, penulis teringat akan imbauan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT beberapa waktu lalu agar para guru tidak membuat konten alias ngonten saat pembelajaran berlangsung (Kabar NTT, 18/2/2025). 

Meskipun disampaikan dalam forum terbatas, kabar tersebut berhasil diamplifikasi sedemikian rupa melalui media massa dan media sosial sehingga gaungnya menjangkau berbagai jenjang sekolah seantero NTT dan masyarakat luas.

Pertanyaannya, setelah beredar luas, seberapa efektif pengaruh imbauan tersebut? Apakah para guru serta merta patuh atau warga masyarakat, utamanya orang tua siswa, sontak menjadi pengontrol guru? Rasanya tak segampang itu. 
Tanpa regulasi yang bersifat memaksa, imbauan ini mungkin tidak begitu berdampak. 

Keterlibatan masyarakat untuk langsung menjadi pengontrol juga tidak akan langsung berjalan, selain karena boleh jadi mereka tidak menganggap itu sebagai masalah, juga secara sosial guru (terutama di kampung-kampung) masih dipandang sebagai sosok terpandang. 

Ada rasa segan untuk menyampaikan teguran. Apalagi ketika guru masih dianggap can do no wrong, tindak- tanduknya cenderung dianggap serba benar.

Pada titik ini, imbauan Kepala Dinas Dikbud NTT harusnya membuka mata semua pihak, termasuk orang tua siswa dan guru itu sendiri bahwa ngonten sambil mengajar itu tindakan yang keliru dan merugikan. 

Karena itu, terbukanya Meja Rakyat tak pelak lagi menjadi sarana paling cepat untuk mengevaluasi semua kekeliruan tersebut. Rasa segan untuk menegur guru secara langsung bisa dihindari dengan mengadu ke Meja Rakyat.

Kontenisasi pembelajaran

Sudah pasti ada banyak yang bertanya apa salahnya membuat konten di dalam kelas? Bukankah itu wujud kreativitas guru di era digital? 

Bukankah praktik baik (best practice) dalam mengajar itu perlu disebarluaskan kepada guru-guru lain di luar sana? 

Tidakkah itu penting untuk dipelajari juga oleh siswa dari sekolah lain? Rentetan pertanyaan ini tak lain digerakkan oleh roh yang ditinggalkan Kurikulum Merdeka.

Benar, pembelajaran yang inspiratif harus ditularkan ke mana-mana. Namun, ketika itu melibatkan media sosial, ada bahaya esensi pembelajaran dikorbankan hanya untuk kepentingan konten.