Opini: Kartini, Aufklarung, dan Kritik Ekonomi-Politik

Ketika antagonisme ini lenyap, negara dikuasai para perampok. Dalam teori-teori kontrak sosial tentang asal-usul negara, misalnya teori Rousseau, negara ada justru untuk melindungi kepentingan publik dari penguasaan oleh satu kelas.

Lebih jauh lagi, Kartini memasuki wacana etika dan kekuasaan dalam penggalan surat tersebut: “…Suatu kutuk nista bagi rakyat memperkembung kantong pemerintah dengan berton-ton candu dengan jutaan ringgit.

Kartini mengkritisi lenyapnya etika dari kekuasaan: kekuasaan memperkaya diri dengan memakan rakyatnya sendiri. Memakai bahasa penulis
Afrika, Achilles Mbembe, di sini Kartini melihat negara kolonial tengah menjalankan the politics of death.

Logika politics of death adalah the economy of substraction (ekonomi pengurangan). Dalilnya adalah: Manifestasi kedaulatan negara paling mencolok terletak pada kekuasaan penguasa untuk mengambil apapun yang ia inginkan dari rakyatnya, termasuk hidup dan nyawa rakyatnya sekalipun.

Kartini menemukan hal penting yaitu bahwa kekuasaan (kolonial) pada dasarnya adalah hak perampasan: atas benda, waktu, tubuh, kebebasan, pikiran, hati nurani, dan pada puncaknya, mengambil alih kehidupan rakyat itu sendiri.

Michael Foucoult menyebut di belakang setiap kekuasaan predator terdapat biopower yaitu “kekuasan berdaulat menentukan siapa boleh hidup dan siapa yang harus mati”. Kartini membongkar semua itu;
dan sebagai seorang perempuan merdeka, dia memberontak.

Kiprah Kartini dapat menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia dan NTT untuk memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan dalam segala aspek. Namun, dengan perspektif politik-ekonomi kritis, perjuangan itu tak cukup sebagai "perempuan biasa" melainkan sebagai warga negara.

Sebagai warga negara, perempuan tidak hanya didorong melawan struktur patriarki budaya dan perkawinan, melainkan berani masuk ke ruang politik untuk menentang struktur ketidakadilan ekonomi-politik dan mewujudkan kebaikan bersama.

Di beberapa tempat di NTT, di mana korporasi dan negara mengeksploitasi hak-hak masyarakat adat, ibu-ibu telah berdiri di garda terdepan bahkan dengan menelanjangkau tubuh mereka. Sebuah militansi yang patut diapresiasi.

Para perempuan ini kemungkinan besar bukan jebolan fakultas ilmu politik dan pemerintahan, melainkan perempuan-perempuan biasa yang setiap hari menenun dan berkebun.

Namun, seperti Kartini, dalam perlawanan itu, mereka tampil bukan lagi sebagai perempuan biasa melainkan warga negara dan aktivis kemanusiaan, keadilan, dan ekologis.

Jika ibu-ibu kita yang sederhana itu mampu melakukan tindakan besar, bukankah kita sebagai mahasiswa yang menikmati kemewahan ilmu pengetahuan setiap hari, bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi? Semoga.(*)