Opini: Kartini, Aufklarung, dan Kritik Ekonomi-Politik

Oleh: Peter Tan
Pengajar di Fakultas Filsafat Unwira Kupang, NTT

POS-KUPANG.COM - Salah satu topik diskusi dalam seminar Kartini yang digelar prodi Ilmu Pemerintahan Unwira 23 April 2024 adalah bagaimana Kartini menerobos sekat pemisah antara the sphere of oikos (ruang privat) dan the sphere of polis (ruang publik), bersinggungan dengan kekuasaan kolonial, dan melakukan kritik terhadap struktur ekonomi-politik kolonial yang timpang.

Joan B. Landes, dalam Woman and the Public Sphere in the Age of French Revolution, menyebut bahwa terdapat dua cara perempuan menerobos ke ruang publik yaitu melalui spoken words dan written words.

Cut Njak Dien dan Rasuna Said adalah contoh tokoh pejuang perempuan Indonesia yang berhasil masuk ke ruang publik dan menentang pemerintahan kolonial memakai kewibawaan lisan mereka untuk membakar semangat perlawanan rakyat.

Berbeda dari dua tokoh itu, Kartini masuk ke ruang publik melalui kemampuan menulis dan merangkai pikiran berupa surat.

Cara memahami makna perjuangan Kartini sangat bergantung pada perspektif dan metodologi yang dipakai untuk memahami isi surat-suratnya.

Dengan memakai perspektif dan metodologi kritik ekonomi-politik Marxian, Kartini dalam surat-suratnya tampak bukan lagi sekadar perempuan biasa melainkan seorang warga negara yang memahami akar-akar struktural penindasan dan ketidakadilan ekonomi-politik di bawah rezim kolonial Belanda.

Karena itu, perspektif ekonomi-politik kritis ini memperluas kajian sempit yang memandang Kartini hanya sebagai perempuan biasa, ibu rumah tangga, atau perempuan dari golongan aristokrat yang menentang patriarki dan feodalisme budaya.

Aufklarung

Kritik atas pembelengguan kebebasan individual oleh struktur sosial represif adalah semangat khas aufklarung (Pencerahan) pada abad ke-19. Kartini hidup, bertumbuh, dan memperoleh pendidikan di sekolah Eropa yang didirikan pemerintahan kolonial, tepat di penghujung abad ke-19.

Semangat auflkarung sudah pasti memengaruhi kesadarannya sebagai perempuan yang tumbuh besar dalam budaya aritoktrat, feodal, dan patriarki.

Cita-cita fundamental pencerahan itu dirumuskan secara padat oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant [1724-1804] dalam tulisan pendek berjudul Was ist Aufklarung [1784].

Menurut Kant, pencerahan adalah pembebasan manusia dari belenggu nonage
[ketidakdewasaan mental] yang diciptakannya sendiri.

Manusia nonage adalah mereka yang tak mampu memakai pikirannya sendiri tanpa tuntunan orang lain. Bagi Kant, ketidakdewasaan bukan defisit pikiran melainkan minus keberanian untuk menggunakan akal sendiri tanpa harus dibimbing orang lain.

Karena itu, ketidakdewasaan tak sama dengan kebodohan, melainkan semacam situasi kelumpuhan mental yang membuat seseorang gagal

memakai akalnya sendiri dan selalu membutuhkan pengawasan orang lain.
Semasa sekolah, Kartini menikmati kemewahan bergaul dengan emikiran pencerahan yang diperolehnya dari buku-buku tentang liberalisme di Eropa dan dari diskusi dengan teman-teman orang Eropanya.

Pencerahan sebagai keberanian berpikir sendiri dan emansipasi dari belenggu-belenggu struktural adalah filosofi di balik surat-suratnya.

Tepat sekali ketika Jacques Abendanon, tangan kanan pemerintahan kolonial Belanda, merangkum surat-surat Kartini berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Judul ini adalah semangat khas aufklarung. Cita-cita aufklarung adalah menghapus kegelapan yang identik dengan kebodohan dan penindasan dengan menyibak fajar akal budi yaitu berani berpikir sendiri,
hidup sebagai manusia bebas, dan menentukan diri sendiri.

Kritik Ekonomi-Politik

Semangat pencerahan ini menginspirasi kritik-kritik Kartini atas struktur penindasan dalam budaya, agama, dan ekonomi-politik pemerintahan kolonial.

Kritiknya terhadap struktur ekonomi-politik kolonial jauh lebih menarik karena di situ dia tampil sebagai warga negara dan analis ilmu politik-ekonomi yang sangat kritis. Berikut adalah salah satu bagian dari
suratnya yang memperlihatkan kritik ekonomi-politik yang tajam.

"Di sini masih ada suatu kejahatan, yang lebih buruk dan lebih besar dari alkohol. Oh! Betapa penderitaan yang dibawa oleh benda yang mengerikan itu bagi tanah air dan bangsaku tidak terkatakan. Candu adalah penyakit sampar bagi jawa. Ya malah candu lebih jahat dari sampar. Sampar tidak senantiasa ada, cepat atau lambat akan hilang, tetapi kejahatan candu, makin lama makin meluas, dan tidak akan, tidak pernah hilang. Alasannya sederhana karena dilindungi oleh pemerintah!

Semakin banyak candu dikonsumsi di Jawa, semakin penuh perbendaharaan negara. Penjualan lisensi candu adalah sumber pendapatan terkaya bagi pemerintah Hindia Belanda. Apa untungnya bagi rakyat?

Pemerintah memang beruntung, dan ini yang paling penting: suatu kutuk nista bagi rakyat memperkembung kantong pemerintah Hindia Belanda dengan berton-ton (candu) dengan jutaan ringgit".

Kartini menentang perkawinan jahat antara kekuasaan dan modal, penguasa politik dan kapitalis.

Dalam kasus perusahaan candu, Kartini menemukan pemerintah melindungi perusahaan ini yang dalam operasionalnya mengeksploitasi tanah rakyat, mempekerjakan secara paksa orang-orang pribumi tanpa upah, sementara candu merusak moral dan pikiran anak-anak bangsa Indonesia.

Tak tahu pasti, apakah Kartini membaca Das Kapital-nya Marx, tetapi isi suratnya menunjukkan kritiknya terhadap struktur ekonomi politik sangat Marxian. Menurut Marx, Negara adalah alat untuk mengeksploitasi kelas tertindas dan operatornya adalah the unvisible hands yaitu kapitalis.

Kita menyebut skandal ini sebagai oligarki. Penggalan surat di atas: karena dilindungi pemerintah mengungkapkan pemikiran Kartini bahwa negara telah dibajak korporasi, menjadi anjing penjaganya, dan memproteksinya dengan undang-undang.

Di sini, antagonisme kelas hilang karena negara dikuasai satu kelas. Marx pernah berkata bahwa negara adalah produk antagonisme kelas.

Ketika antagonisme ini lenyap, negara dikuasai para perampok. Dalam teori-teori kontrak sosial tentang asal-usul negara, misalnya teori Rousseau, negara ada justru untuk melindungi kepentingan publik dari penguasaan oleh satu kelas.

Lebih jauh lagi, Kartini memasuki wacana etika dan kekuasaan dalam penggalan surat tersebut: “…Suatu kutuk nista bagi rakyat memperkembung kantong pemerintah dengan berton-ton candu dengan jutaan ringgit.

Kartini mengkritisi lenyapnya etika dari kekuasaan: kekuasaan memperkaya diri dengan memakan rakyatnya sendiri. Memakai bahasa penulis
Afrika, Achilles Mbembe, di sini Kartini melihat negara kolonial tengah menjalankan the politics of death.

Logika politics of death adalah the economy of substraction (ekonomi pengurangan). Dalilnya adalah: Manifestasi kedaulatan negara paling mencolok terletak pada kekuasaan penguasa untuk mengambil apapun yang ia inginkan dari rakyatnya, termasuk hidup dan nyawa rakyatnya sekalipun.

Kartini menemukan hal penting yaitu bahwa kekuasaan (kolonial) pada dasarnya adalah hak perampasan: atas benda, waktu, tubuh, kebebasan, pikiran, hati nurani, dan pada puncaknya, mengambil alih kehidupan rakyat itu sendiri.

Michael Foucoult menyebut di belakang setiap kekuasaan predator terdapat biopower yaitu “kekuasan berdaulat menentukan siapa boleh hidup dan siapa yang harus mati”. Kartini membongkar semua itu;
dan sebagai seorang perempuan merdeka, dia memberontak.

Kiprah Kartini dapat menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia dan NTT untuk memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan dalam segala aspek. Namun, dengan perspektif politik-ekonomi kritis, perjuangan itu tak cukup sebagai "perempuan biasa" melainkan sebagai warga negara.

Sebagai warga negara, perempuan tidak hanya didorong melawan struktur patriarki budaya dan perkawinan, melainkan berani masuk ke ruang politik untuk menentang struktur ketidakadilan ekonomi-politik dan mewujudkan kebaikan bersama.

Di beberapa tempat di NTT, di mana korporasi dan negara mengeksploitasi hak-hak masyarakat adat, ibu-ibu telah berdiri di garda terdepan bahkan dengan menelanjangkau tubuh mereka. Sebuah militansi yang patut diapresiasi.

Para perempuan ini kemungkinan besar bukan jebolan fakultas ilmu politik dan pemerintahan, melainkan perempuan-perempuan biasa yang setiap hari menenun dan berkebun.

Namun, seperti Kartini, dalam perlawanan itu, mereka tampil bukan lagi sebagai perempuan biasa melainkan warga negara dan aktivis kemanusiaan, keadilan, dan ekologis.

Jika ibu-ibu kita yang sederhana itu mampu melakukan tindakan besar, bukankah kita sebagai mahasiswa yang menikmati kemewahan ilmu pengetahuan setiap hari, bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi? Semoga.(*)