TOPIK
Pilkada 2024
-
Bertemu Petinggi DPD PDIP Jakarta Bahas Pilkada, Mungkinkah Anies Diusung Partai Kepala Banteng?
Pertanyaan ini wajar melihat komunikasi antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PDI Perjuangan semakin intens
-
Polda NTT Gelar Simulasi Sispamkota untuk Antisipasi Gangguan Keamanan Pilkada 2024
Kapolda NTT juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan
-
Penjelasan KPU NTT Tentang Pengunduran Diri Anggota DPRD Terpilih untuk Pilkada
Per 17 Agustus 2024 lalu, KPU NTT menerima dua surat pengunduran diri dari anggota DPRD terpilih tingkat Provinsi NTT
-
KPU Harus Bisa Menunjukkan Independensinya Terkait Pilkada, Tidak Hanya Mengikuti DPR dan Pemerintah
Putusan MK bersifat mengikat semua pihak. Sementara KPU khawatir ditegur DKPP sehingga tetap konsultasi ke DPR.
-
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Belum Bersikap terhadap Revisi UU Pilkada di DPR
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia akan mendalami soal revisi UU Pilkada yang ditolak masyarakat di berbagai daerah.
-
Megawati Minta KPU Laksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pilkada
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pilkada.
-
KPU Ende Tunggu Arahan Pusat terkait Penerapan Putusan MK di Pilkada
Ketua Kabupaten Ende, Wilhelmus Hermanto Lose mengatakan, lembaga KPU sebagai pelaksana undang-undang akan merujuk pada aturan yang ditetapkan.
-
Sejumlah Kader KADIN di NTT Maju Pilkada 2024
Dalam rakor tersebut, kata Bobby, KADIN NTT juga membahas tentang menyambut Pilkada 2024 di seluruh Indonesia termasuk di NTT
-
Partai Garuda NTT Respons Putusan MK Soal Pencalonan Kepala Daerah
komunikasi ke semua calon kepala daerah yang ada. Komunikasi itu dimaksudkan membentuk koalisi maupun dukungan.
-
Pakar Hukum Soal Badan Legislatif DPR Melawan Putusan MK: Pembangkangan Konstitusi
Upaya badan legislatif DPR melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai adalah upaya pembangkangan konstitusi.
-
Presiden Jokowi Hormati Kewenangan Lembaga Negara Soal Ambang Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah
Proses seolah tampak demokratis dan legal sesuai hukum berlaku, tetapi di baliknya terdapat berbagai kepentingan.
-
Daftar Lengkap Pasangan Cakada se-NTT yang Diusung Nasdem di Pilkada 2024
Selain pasangan untuk bertarung di Pilgub NTT, Nasdem juga telah menyerahkan secara resmi keputusan dukungan pada 22 bakal calon kepala daerah se-NTT.
-
Mahkamah Konstitusi Buka Jalan Parpol Tanpa Kursi Usung Cakada, Partai Buruh NTT: Angin Segar
segera melakukan komunikasi ke semua calon kepala daerah yang ada. Komunikasi itu dimaksudkan membentuk koalisi maupun dukungan.
-
SIAGA Terima Dokumen SK B 1-KWK dari PKS, Brigjen Kamlasi: Siap Daftar ke KPU
SK itu diserahkan Presiden PKS. H. Ahmad Syaikhu, ikut mendampingi, Sekjen PKS, Abu Bakar Alhabsyi, dan Bendahara Umum, H. Mahfudz Abdurrahman.
-
7 Parpol Tanpa Kursi di DPRD NTT Berpeluang Usung Cagub-Cawagub
MK kemudian mengubah aturan tersebut dengan mengacu pada jumlah daftar pemilih tetap atau DPT pada Pemilu terbaru.
-
KPU NTT Tanggapi Putusan MK Soal Partai Politik Tanpa Kursi DPRD Bisa Ajukan Cakada
Dalam putsuan yang dibacakan, Ketua Majelis, Suhartoyo, mengatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum
-
Bawaslu NTT Minta KPU Tambahan 97 TPS untuk Pilkada 2024
permintaan ini berdasarkan hasil pengawasan Pleno Rekapitulasi dan Penetpan Daftar Pemilih Semenetara (DPS) yang digelar KPU, Jumat 16 Agustus 2024
-
Pastikan Dukungan di Pilkada Serentak, NasDem Serahkan SK bagi 22 Pasangan Cakada di NTT
Surat Keputusan dukungan kepada pasangan bakal calon kepala daerah tersebut diserahkan dalam dua kesempatan.
-
Surya Paloh: Nasdem Akan Bergabung di Pemerintahan, Tolak Usung Anies di Pilkada 2024
Surya Paloh sebut proses kehidupan kebangsaan terus bergerak dinamis. Anies yang pernah dideklarasikan pun ditinggalkan.
-
Pilkada 2024, Jokowi Effect Masih Kuat Saat Pengaruh Prabowo Terus Membesar
Pengaruh Presiden Joko Widodo dalam Pilkada 2024 serentak diyakini masih ada kendati pengaruh Prabowo Subianto, presiden terpilih, terus membesar.
-
Litbang Kompas: Tinggal PDIP yang Belum Resmi Mencalonkan Sosok Kepala Daerah dalam Pilkada 2024
Demikian salah satu hasil survei Litbang Kompas yang disampaikan melalui artikel yang terbit di laman Kompas.id, Kamis (8/8/2024).
-
Ray Rangkuti: Wacana Kotak Kosong Pilkada 2024 Tanda Kemerosotan Demokrasi, Jokowi Jangan Biarkan
Menurut Ray Rangkuti, sudah ada beberapa kemerosotan demokrasi yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.
-
Relawan Prabowo-Gibran Dukung Mangkunegaran X Gusti Bhre di Pilkada Solo
Kelompok relawan pendukung Prabowo-Gibran mendeklarasikan dukungan kepada Gusti Bhre sebagai bakal calon wali kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.
-
Ahok Mengaku Pernah Baku Kontak Lewat WhatsApp dengan Anies Baswedan, Tapi Sekarang Tidak Lagi
Anies mengaku sering melakukan komunikasi dengan Ahok. Bagaimana dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?
-
Pilgub Jateng: Gerindra Pastikan Dukung Ahmad Luthfi
Gerindra Jateng mantap mendukung Ahmad Luthfi yang diyakini bakal menang di Pilgub Jateng. Calon dari PDIP ditunggu.
-
Bacagub Jateng Ahmad Luthfi Rawan Dipersoalkan Secara Etik Jika Tak Kunjung Mundur dari Polri
Pernyataan partai-partai politik yang memastikan Luthfi bakal mundur saat didaftarkan sebagai calon gubernur ke Komisi Pemilihan Umum belum cukup.
-
PAN Juga Dukung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng 2024, Dipastikan Mundur dari Polri Saaf Daftar ke KPU
PAN memastikan Ahmad Luthfi akan mundur dari keanggotaannya di Kepolisian Negara RI saat didaftarkan sebagai bakal calon gubernur Jateng ke KPU.
-
Santer Wacana Duet Ahmad Luthfi-Kaesang Pangarep di Pilgub Jawa Tengah
”Beliau kalau sudah duduk berdua serasi untuk Jawa Tengah. Serasi mboten untuk Jawa Tengah?” kata Ketua Umum Alap-alap Jokowi, Muhammad Isnaini.
-
Gibran Perkenalkan Gusti Bhre Saat Blusukan Bareng di Solo
Pemimpin Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara X atau Gusti Bhre dikenalkan Gibran kepada warga sambil blusukan.
-
Hakim MK Anwar Usman Mundur dari Penanganan Perkara Batas Usia Calon Kepala Daerah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mundur secara suka rela dari penanganan perkara uji materi syarat usia minimal calon kepala daerah.
