Solar di Sikka Habis,  Antrean Truk Mengganggu Jalan Umum

Pengawasan distribusi juga diperketat agar BBM subsidi tersalurkan kepada konsumen yang berhak serta meminimalkan potensi penyimpangan. 

“Dengan pengawasan yang optimal dan mitigasi berkelanjutan, kami berharap distribusi dapat terus berjalan lancar dan kondisi di lapangan kembali stabil,” tutup Ahad.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Apabila masyarakat menemukan adanya pelanggaran atau ketidaknyamanan di SPBU, informasi dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135. (*)

Polisi Selidiki Penimbunan BBM

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Timor Tengah Utara (TTU) saat ini telah mengidentifikasi adanya indikasi penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten TTU. 

“Indikasi dugaan penimbunan BBM ilegal tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Polres TTU,” ujar Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote melalui Kasatreskrim Polres TTU Iptu Rizaldi Haris, S. Tr. K kepada Pos Kupang, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari hasil penyelidikan dan pengumpulan informasi yang diperoleh dari masyarakat. "Sudah ada indikasi terjadinya penimbunan BBM ilegal dan dalam penyelidikan lebih lanjut," ucapnya.

Dikatakan Iptu Rizaldi, pihaknya telah melakukan konfirmasi di lapangan terkait kelangkaan BBM di Kabupaten TTU. Dari hasil konfirmasi tersebut ditemukan bahwa, penyebab kelangkaan BBM karena kuota BBM yang masuk ke 3 SPBU di Kabupaten TTU dibatasi pengirimannya dari pihak Depot Atapupu (pertamina).

Selain itu, BBM yang masuk dari depot selalu terlambat. Dengan demikian, apabila stok dari SPBU telah habis maka kendaraan akan mengantre dan menyebabkan terjadinya antrian panjang.

Ia menjelaskan, dalam upaya mencegah terjadinya penimbunan BBM, Polres TTU telah melakukan sosialisasi terhadap pihak penjual BBM eceran untuk tidak menimbun BBM dalam jumlah banyak. "Kami juga melakukan monitoring terhadap para penjual BBM eceran," ucapnya.

Demi mengatasi persoalan kelangkaan BBM ini, kata Iptu Rizaldi mereka melakukan koordinasi dengan pihak SPBU agar membangun komunikasi dengan pihak depot untuk menyediakan stok BBM lebih cepat. 

Ia menegaskan, apabila ditemukan adanya praktik penimbunan BBM ilegal mereka akan menindak tegas pelaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk memberikan efek jera. 

Mengingat Kabupaten TTU berada di wilayah perbatasan, Rizaldi mengungkap sejumlah upaya yang ditempuh untuk mencegah terjadinya penyelundupan BBM ke wilayah perbatasan.

Upaya ini yakni membangun koordinasi dengan pihak bea cukai agar bersama-sama melakukan monitoring terhadap pelaku penyelundupan BBM illegal.

"Kami juga bersama Bhabinkamtibmas melakukan giat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perbatasan untuk tidak melakukan penyelundupan BBM," pungkasnya. (bbr)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS