Opini: Mengurai Benang Kusut Dilema Penerimaan Mahasiswa Baru

Di seberang jalan, PTS menghadapi hantaman yang jauh lebih brutal. Berbeda dengan PTN yang masih mendapatkan aset tanah, gedung, dan gaji dosen PNS dari negara, PTS adalah entitas yang harus mandiri sejak hari pertama berdiri. 

Komponen utama pembiayaan operasional PTS murni bergantung pada uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari mahasiswa baru.

Ketika PTN negeri membuka keran jalur Mandiri selebar-lebarnya dan mengoptimalkan sisa waktu hingga tenggat akhir Juli, masa panen PTS terganggu. 

Mahasiswa yang secara akademis atau finansial tadinya menjadi pasar utama PTS berkualitas, kini terserap ke jalur Mandiri PTN. 

Akibatnya, banyak PTS menengah ke bawah mengalami defisit anggaran parah karena jumlah pendaftar anjlok di bawah titik impas (break-even point) operasional. 

Data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bahkan mencatat puluhan PTS kini terancam gulung tikar akibat kerentanan finansial ini, sebuah lonceng kematian bagi keterbukaan akses pendidikan tinggi nasional.

Ironi Daerah 3T: Kuliah antara Cita-cita dan Drop Out

Dilema pendanaan ini terasa jauh lebih menyakitkan ketika kita menengok nasib perguruan tinggi—terutama PTN Satker/BLU lokal dan PTS—yang beroperasional di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). 

Di wilayah-wilayah penyangga beranda negara ini, institusi pendidikan tinggi adalah episentrum harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia regional.

Sebagian besar mahasiswa yang kuliah di daerah 3T berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, seperti anak petani, nelayan, dan buruh harian. 

Bagi kampus-kampus di daerah ini, menaikkan biaya UKT atau SPP demi menutup pembengkakan biaya operasional adalah sebuah kemustahilan yang tidak etis. 

Institusi pendidikan di sana dipaksa menelan pil pahit: membiarkan biaya operasional serba terbatas atau menaikkan tarif yang berujung pada malapetaka akademis.

Kenyataan di lapangan menunjukkan angka mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, terancam drop out (DO), hingga benar-benar keluar dari kampus terus meningkat hanya karena ketidakmampuan membayar uang kuliah. 

Tanpa kehadiran langsung dari negara untuk memberikan afirmasi bantuan operasional khusus bagi kampus-kampus di daerah 3T, ketimpangan kualitas manusia antar-wilayah di Indonesia akan semakin melebar.

Akar Masalah: Minimnya Bantuan Operasional Negara

Akar dari sengkarut ini bermuara pada satu hal: kebijakan pendanaan pendidikan tinggi yang belum berkeadilan dan mencukupi. 

Meski anggaran fungsi pendidikan dalam APBN terus meningkat, alokasi riil untuk bantuan operasional pendidikan tinggi—baik BOPTN untuk negeri maupun bantuan untuk swasta—masih sangat minim.