Opini: Fiskal Kritis, Kelas Menengah Terjepit

Oleh: Uericho A. Lay Nyola
Mahasiswa Magister Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

POS-KUPANG.COM - Wacana tentang kelas menengah yang semakin terjepit semakin santer akhir-akhir ini.  

Kondisi rill menunjukkan bahwa pemerintah semakin agresif dalam menarik pajak, namun di sisi lain subsidi yang diberikan semakin diperketat atau bahkan dikurangi. 

Hal ini menguatkan sinyal bahwa fiskal negara sedang tidak baik-baik saja. Di tengah upaya untuk menambal defisit anggaran, kelas menengah menjadi kelompok yang merasakan dampaknya. 

Mereka di satu sisi tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tapi di sisi lain tidak cukup kaya untuk bertahan dari inflasi. 

Jika kita membicarakan kelas menengah, imajinasi yang terbangun seringkali tertuju pada pekerja kerah putih yang duduk di kursi empuk serta bekerja di gedung-gedung bertingkat, profesional muda, atau juga pengusaha menengah di kota-kota industri. 

Baca juga: Opini: Kendaraan Plat Luar dan BBM Bersubsidi

Realitanya, anatomi kelas menengah di Indonesia sangat beragam. Jika mengalihkan pandangan kita ke wilayah-wilayah di pulau Jawa, kita akan menemukan realitas kelas yang berbeda namun jauh lebih rentan.

Di wilayah seperti Kota Kupang misalnya, motor penggerak perekonomian mereka bukan digerakkan oleh perusahaan manufaktur atau korporasi multinasional, melainkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). 

Di sana, representasi paling rill dari kelas menengah adalah para Aparatur Sipil Negara (PNS).

Untuk mendalami anatomi sosial ekonomi ini, kita perlu memahami kembali analisis dari Gerry Van Klinken dalam bukunya “The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930-an – 1980-an (2015). 

Di sini Van Klinken membongkar mitos usang teori modernisasi yang mengasumsikan bahwa kelas menengah selalu lahir dari rahim industrialisasi dan pasar bebas. Di berbagai kota di Indonesia, kelas menengah justru dilahirkan oleh negara.

Dalam kasus ini, kelas menengah hadir dari para birokrat, guru, dosen universitas negeri, hingga aparatur keamanan yang mobilitas ekonominya digerakkan oleh kucuruan dana dari pemerintah. 

Berbeda dengan borjuasi independen yang harus mengambil risiko di pasar untuk mendapatkan profit, kelas menengah birokratis ini menggantungkan hidupnya pada stabilitas struktur pemerintahan dan kepastian transfer fiskal. 

Ilusi Ketahanan Ekonomi

Menjadi ASN di daerah secara sosiologis dipandang sebagai puncak pencapaian status sosial, dimana Surat Keputusan (SK) pengangkatan merupakan bukti sahih untuk dianggap sebagai kelas menengah. 

Namun, di balik status sosial yang mentereng, terdapat ilusi ketahanan ekonomi yang rapuh. SK yang di dapatkan tersebut lazimnya langsung “disekolahkan” alias diagunkan ke perbankan untuk mendapatkan kredit jangka panjang.