Opini: Mengurai Benang Kusut Dilema Penerimaan Mahasiswa Baru

Mendudukkan PTN dan PTS sebagai rival atau kompetitor yang saling berebut "pasar" mahasiswa adalah sebuah kekeliruan paradigma yang fatal. 

Berdasarkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, baik PTN maupun PTS mengemban tanggung jawab moral dan tanggung jawab akademik yang sama persis. 

Keduanya bertugas mencetak agen perubahan, melakukan riset, dan mengabdi kepada masyarakat demi kemajuan peradaban bangsa.

Di samping itu, kehadiran PTS merupakan pilar yang sangat krusial dan tak tergantikan dalam konstelasi pendidikan nasional. 

Realitas demografis menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan dan daya tampung PTN di seluruh Indonesia sangat terbatas. 

Tanpa kontribusi aktif dari ribuan PTS yang tersebar di pelosok negeri, jutaan anak bangsa setiap tahunnya akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi karena tidak terakomodasi oleh bangku perguruan tinggi negeri. 

Oleh karena itu, hubungan keduanya harus berlandaskan asas kemitraan strategis, bukan kanibalisme pasar bebas.

Impitan Biaya: Dari PTN-BH hingga PTN BLU

Namun, idealisme mandat moral tersebut kini terkikis oleh realitas kebutuhan finansial. Di kubu PTN, tekanan tidak hanya dirasakan oleh kelompok PTN-BH yang dituntut mandiri penuh. 

Tantangan finansial yang tak kalah berat justru sedang menghantam PTN berstatus Badan Layanan Umum (PTN BLU). 

Sebagai institusi yang berada di fase transisi, PTN BLU kerap terjebak dalam posisi dilematis. 

Di satu sisi, mereka diwajibkan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) secara mandiri di tengah tren pemotongan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari pemerintah. 

Di sisi lain, fleksibilitas pengelolaan keuangan mereka tidak seluas PTN-BH.

Biaya riset, pengadaan gedung kuliah baru, modernisasi laboratorium, pemeliharaan fasilitas, hingga pembiayaan dosen non-PNS terus melonjak. 

Ketika subsidi negara minim, pilihan rasional yang tersisa bagi PTN BLU untuk menutup defisit anggaran operasional adalah memaksimalkan kuota jalur Mandiri (yang secara regulasi diperbolehkan hingga 30 persen) dan mengandalkan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). 

Jalur Mandiri bertransformasi menjadi "katup penyelamat" finansial yang krusial bagi PTN-BH dan PTN BLU agar dapur akademis mereka tetap mengepul.

PTS: Berjuang Tanpa Penopang