Opini: Mengurai Benang Kusut Dilema Penerimaan Mahasiswa Baru

Mengapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sama-Sama Terjepit?

Oleh: Maxs U.E. Sanam
Guru Besar Bidang Mikrobiologi Veteriner Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Rektor Universitas Nusa Cendana Periode 2021–2025.

POS-KUPANG.COM - Musim penerimaan mahasiswa baru selalu menjadi momentum krusial, tidak hanya bagi para lulusan SMA, tetapi juga bagi keberlangsungan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. 

Namun, beberapa tahun terakhir, atmosfer ini berubah menjadi kecemasan massal bagi pengelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Keluhan mengenai penurunan drastis jumlah mahasiswa baru di sektor swasta kian nyaring terdengar. 

Jari telunjuk dengan cepat mengarah pada ekspansi masif jalur seleksi Mandiri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik yang berstatus Berbadan Hukum (PTN-BH) maupun Badan Layanan Umum (PTN BLU).

Saat ini, ketegangan antar-institusi tersebut berada di titik puncaknya. 

Baca juga: Opini: Empat Wajah Pembangunan NTT dalam Satu Dekade

Seleksi nasional reguler melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) telah resmi diumumkan pada 31 Maret 2026, disusul oleh Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) pada 25 Mei 2026. 

Kini, babak penentu yang mendebarkan sedang berlangsung: jalur Mandiri PTN. Berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), seluruh rangkaian seleksi Mandiri ini diperketat dan diwajibkan berakhir paling lambat pada 31 Juli 2026. 

Alih-alih mereda, batas waktu yang kian mendekat ini justru membuat agresivitas PTN dalam menjaring mahasiswa jalur Mandiri kian terasa, dan dampaknya langsung memukul denyut nadi pendaftaran di PTS.

Dampak domino dari panjangnya proses seleksi di PTN ini membuat sebagian besar universitas swasta terpaksa mengulur dan memperpanjang jadwal penerimaan mahasiswa baru mereka. 

PTS terjebak dalam posisi dilematis; mereka harus rela menunggu hingga pengumuman jalur Mandiri PTN selesai demi menyaring "sisa" calon mahasiswa yang tidak lolos di negeri. 

Akibat penundaan massal jadwal ini, kalender akademik PTS menjadi kacau, perencanaan kelas terganggu, dan ketidakpastian finansial institusi swasta semakin berlarut-larut hingga mendekati masa perkuliahan efektif.

Paradoks Kompetisi dan Kesetaraan Mandat Konstitusi

Jika kita mau melihat lebih jernih dan objektif, menyalahkan ekspansi PTN secara sepihak adalah simplifikasi masalah yang keliru. 

Fenomena ini sesungguhnya adalah hilir dari persoalan hulu yang dilematis: krisis pembiayaan operasional yang kian mencekik institusi negeri maupun swasta, yang kemudian memaksa mereka terjebak dalam ekosistem kompetisi pasar yang tidak sehat.