Opini: Menghantar Makan, Menanam Perilaku: Menelisik Peran Kader Pendamping Keluarga

Oleh: Eduardus Johanes Sahagun, M.A
ASN Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Salah satu program penting Presiden RI saat ini yaitu Makan Bergizi Gratis ( MBG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. 

Perpres ini sering kali dipersepsikan hanya sebagai program penyediaan makanan. Lebih biasa lagi dianggap sebagai program memberi makan kepada sasaran yang membutuhkan. 

Akan tetapi, jika dicermati lebih dalam, khususnya pada Pasal 47, MBG justru membuka ruang strategis bagi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) untuk memainkan peran kunci dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menelisik Pasal 47 dalam Perpres 115 tahun 2025, ditegaskan bahwa kementerian yang membidangi kependudukan dan pembangunan keluarga, atau dalam konteks ini adalah Kemendukbangga/BKKBN, bertanggung jawab dalam pendayagunaan kader pendamping keluarga serta edukasi pola konsumsi pangan sehat di tingkat keluarga. 

Baca juga: BKKBN NTT Laporkan Capaian Program Bangga Kencana, Pendampingan Stunting Lampaui Target

Itu berarti, MBG tidak berhenti pada logistik makanan, tetapi masuk ke jantung persoalan yaitu perilaku keluarga.

Secara empiris, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang tidak hanya sebagai intervensi pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi penurunan masalah gizi kronis di Indonesia. 

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN memfokuskan implementasi MBG pada keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau biasa disingkat Sasaran 3B (Bumil, Busui, Balita Non PAUD). 

Pendekatan ini sejalan dengan bukti ilmiah yang menempatkan fase awal kehidupan sebagai periode krusial dalam pembentukan kualitas kesehatan dan kapasitas kognitif manusia. 

Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga/BKKBN berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan bersamaan dengan pendampingan keluarga sasaran sebagai langkah preventif terhadap kekurangan gizi dan stunting.

Namun demikian, berbagai kajian dan laporan lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama MBG tidak hanya terletak pada aspek distribusi, tetapi juga pada keberlanjutan perubahan perilaku konsumsi di tingkat keluarga. 

Risiko ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pemahaman gizi keluarga, serta kompleksitas topografi wilayah sasaran menjadi persoalan yang perlu diantisipasi secara sistematis. 

Oleh karena itu, MBG perlu dilengkapi dengan komponen edukasi bagi sasaran, dalam hal ini bagi orangtua dan keluarga tentang pola konsumsi pangan sehat, dengan tujuan agar intervensi gizi tidak berhenti pada konsumsi makanan yang diberikan, tetapi berlanjut menjadi praktik sehari-hari dalam rumah tangga. 

Pendekatan ini menegaskan keberhasilan MBG diukur bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, melainkan dari perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran gizi keluarga sebagai fondasi pembangunan SDM jangka panjang.

Kader Pendamping Keluarga: Siapa dan Mengapa Penting?

Berdasarkan konteks pasal 47, yang dimaksud dengan kader pendamping keluarga adalah para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader KB.