Opini: Relevansi, Sesat Pikir dan Pengalihan

Ia bukan lagi universitas—ia adalah balai pelatihan vokasi berskala besar yang salah mengklaim nama.

Martha Nussbaum dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010) memperingatkan: erosi ilmu humaniora dari pendidikan tinggi mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. 

Warga negara yang tidak terlatih berpikir kritis adalah warga negara yang mudah dikelola—dan itu, dalam kerangka kecurigaan, mungkin justru menjadi titik tujuan yang tidak pernah dinyatakan secara terbuka.

Yang Sesungguhnya Dibutuhkan: Berpikir Sistemik

Semua sesat pikir di atas memiliki satu akar yang sama: ketidakmampuan melihat masalah secara sistemik. 

Berpikir sistemik bukan sekadar mempertimbangkan banyak variabel—ia menuntut kita memahami bagaimana variabel-variabel itu saling terhubung, saling mempengaruhi, dan menghasilkan pola yang tidak selalu intuitif. 

Pengangguran terdidik bukan titik akhir dari sebuah sebab tunggal. Ia adalah gejala dari sistem yang sakit—sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem kebijakan yang gagal bekerja secara koheren. 

Dalam kerangka berpikir sistemik, solusi tidak pernah bersifat tunggal dan linier. Menutup prodi adalah respons linier: ada masalah di ujung output, potong pipanya. 

Padahal yang dibutuhkan adalah intervensi berlapis: reformasi kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi lintas disiplin, pembangunan ekosistem riset dan kewirausahaan yang memberi ruang bagi semua jenis lulusan, dan—yang paling mendasar—kebijakan ekonomi yang secara serius menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi mereka yang berpendidikan tinggi.

Berpikir sistemik juga berarti jujur tentang batas kewenangan. Kementerian pendidikan tidak bisa menyelesaikan masalah yang akarnya ada di kementerian ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan. 

Menggunakan instrumen pendidikan untuk memperbaiki kegagalan ekonomi adalah seperti mengobati infeksi paru-paru dengan obat batuk—gejalanya mungkin sedikit mereda, tetapi penyakitnya terus berkembang di dalam. 

Pendidikan tinggi seharusnya memimpin dan membentuk arah peradaban—bukan mengekor secara reaktif pada permintaan pasar jangka pendek yang sering kali rabun jauh. Ia adalah kompas, bukan cermin. 

Dan ketika negara mencoba mengubah kompas menjadi cermin, bukan hanya dunia akademik yang kehilangan—kita semua yang kehilangan arah.

Yang paling perlu kita curigai bukan argumennya—melainkan kepolosannya yang dibuat-buat. 

Karena ketika sebuah kebijakan besar dikemas terlalu sederhana, terlalu teknis, dan terlalu netral, di situlah biasanya kepentingan yang paling besar tengah bersembunyi. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News