Jumat, 1 Mei 2026

Opini

Opini: Relevansi, Sesat Pikir dan Pengalihan

Menggunakan instrumen pendidikan untuk memperbaiki kegagalan ekonomi adalah seperti mengobati infeksi paru-paru dengan obat batuk.

Tayang:
Editor: Dion DB Putra
DOKUMENTASI PRIBADI PETRUS REDY P. JAYA
Petrus Redy Partus Jaya 

Isu utamanya adalah ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Tetapi solusi yang ditawarkan justru memotong sisi pendidikannya—bukan sisi ekonominya.

Siapa yang Diuntungkan?

Keempat sesat pikir di atas bukan sekadar kesalahan analisis. Jika kita memakai kacamata hermeneutika kecurigaan—tradisi filsafat yang dipelopori Paul Ricoeur dan bertanya "kepentingan siapa yang sesungguhnya dilayani wacana ini?"—gambarnya menjadi jauh lebih kompleks.

Ketika negara mendefinisikan "relevansi" berdasarkan serapan industri, ia diam-diam menerima premis ideologis yang sangat besar: bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah melayani kebutuhan modal. 

"Industri" yang dimaksud bukan abstraksi netral—ia adalah segelintir sektor dominan yang dikuasai konsentrasi ekonomi tertentu. 

Artinya, perguruan tinggi negeri yang dibiayai pajak rakyat perlahan dikonversi menjadi mesin produksi tenaga kerja terstandarisasi untuk kepentingan akumulasi kapital swasta.

Yang lebih mengkhawatirkan: ilmu-ilmu yang paling terancam oleh logika "relevansi pasar" ini—Pendidikan dan Sosial Humaniora seperti Sosiologi, Filsafat, Ilmu Politik, Hukum Kritis—adalah justru ilmu-ilmu yang melatih orang untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang tidak adil. 

Melemahkan prodi-prodi ini memiliki efek samping yang sangat menguntungkan bagi mereka yang berkepentingan agar pertanyaan-pertanyaan kritis tidak terlalu banyak beredar di ruang publik. Apakah ini kesengajaan? 

Kita tidak bisa memastikannya. Tapi hermeneutika kecurigaan mengingatkan: ketidaksengajaan pun bisa melayani kepentingan.

Pengalihan yang Tidak Bisa Dimaafkan

Ada dimensi psikologis-institusional yang perlu diucapkan dengan jelas.  Pengangguran terdidik dalam skala besar adalah cermin dari kegagalan kebijakan ekonomi jangka panjang: gagal naik dari jebakan negara berpenghasilan menengah, gagal mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan komoditas, gagal membangun industri yang menyerap tenaga kerja berkualifikasi tinggi. 

Mengakui semua itu terlalu menyakitkan secara politis. Maka terjadilah mekanisme displacement—memindahkan sumber masalah dari yang sesungguhnya ke objek yang lebih mudah diserang. 

Kegagalan di sisi permintaan (ekonomi yang tidak mampu menyerap) dibingkai ulang menjadi kesalahan di sisi penawaran (pendidikan yang tidak relevan). 

Ini bukan kebijakan berbasis bukti. Ini mekanisme pertahanan diri institusional yang dibungkus dalam bahasa reformasi.

Universitas Bukan Pabrik

Ada satu kontradiksi mendasar yang perlu diucapkan keras-keras. Kata universitas berasal dari frasa Latin universitas magistrorum et scholarium—komunitas pencari kebenaran universal. 

Sejak Universitas Bologna berdiri pada 1088, perguruan tinggi dipahami sebagai institusi yang mengembangkan peradaban, melatih daya kritis, dan mempersiapkan warga negara yang mampu berpikir secara otonom—bukan sekadar mencetak tenaga kerja sesuai pesanan industri terkini. 

Ketika negara memaksa perguruan tinggi hanya mengajarkan keterampilan praktis yang diminta pasar, maka secara hakikat institusi itu telah kehilangan esensinya. 

Sumber: Pos Kupang
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved