Opini: Relevansi, Sesat Pikir dan Pengalihan

Oleh: Petrus Redy Partus Jaya
Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,  Peneliti bidang Evaluasi Pendidikan.

POS-KUPANG.COM - Ada yang ganjil dari pernyataan Kemendiktisaintek soal rencana penutupan program studi "tidak relevan" sebagai jawaban atas membludaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi. 

Bukan karena masalah pengangguran terdidik itu tidak nyata—data BPS Agustus 2024 mencatat lebih dari satu juta pengangguran lulusan perguruan tinggi.  Yang ganjil adalah logika di baliknya: seolah-olah prodi-prodi tertentu adalah biang keroknya. 

Sebelum kebijakan ini mengeras menjadi keputusan, ada baiknya kita periksa dulu pondasinya - apakah ia berdiri di atas argumen yang kokoh, atau justru di atas serangkaian sesat pikir yang saling menopang?

Empat Sesat Pikir dalam Satu Kebijakan

Pertama, ada sesat pikir kausalitas (non causa pro causa). Argumen bahwa prodi "tidak relevan" menyebabkan pengangguran adalah kesalahan logika paling mendasar: mengira korelasi sebagai sebab-akibat. 

Kenyataannya, pengangguran terdidik berakar pada struktur ekonomi yang tidak mampu menyerap tenaga kerja berkualifikasi—deindustrialisasi prematur, investasi yang lebih suka padat modal daripada padat karya, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup berkualitas. 

Baca juga: Opini: Koperasi Merah Putih untuk NTT- Solusi atau Ilusi

World Bank (2023) menegaskan: serapan tenaga kerja terdidik sangat ditentukan oleh diversifikasi industri dan dinamika pertumbuhan ekonomi, bukan oleh jenis prodi yang tersedia. 

Masalahnya ada pada "jalan" yang sempit dan berlubang—bukan pada "peta" yang dipegang para lulusan.

Kedua, ada sesat pikir dikotomi palsu. Seluruh spektrum ilmu pengetahuan dipaksa masuk ke dalam dua kotak sempit: "relevan dengan industri" atau "tidak relevan". 

Ini mengabaikan kenyataan bahwa banyak disiplin ilmu—filsafat, sejarah, sastra, sains dasar—tidak dirancang untuk langsung mencetak pekerja pabrik, tetapi sangat krusial untuk menjaga kewarasan peradaban, etika sosial, dan inovasi jangka panjang. 

Studi LinkedIn Global Talent Trends (2019) justru menemukan bahwa kemampuan berpikir kritis dan analisis kompleks—inti dari pendidikan humaniora—termasuk keterampilan yang paling dicari perusahaan teknologi terkemuka dunia.

Ketiga, ada generalisasi yang terburu-buru. Relevansi sebuah prodi dinilai dari serapan kerja lulusannya pada satu titik waktu tertentu, seolah kebutuhan pasar bersifat statis. 

Padahal World Economic Forum (2023) memproyeksikan bahwa 23 persen pekerjaan yang ada saat ini akan terdisrupsi besar dalam lima tahun ke depan. 

Prodi yang dianggap paling "relevan" hari ini bisa menjadi usang lebih cepat dari masa studi mahasiswanya sendiri.

Keempat—dan ini yang paling politis—ada pengalihan isu. Dengan memfokuskan perdebatan pada "menutup prodi tak relevan", perhatian publik teralihkan dari pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih perih: mengapa negara dan sektor swasta selama ini gagal menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menyerap lulusan perguruan tinggi dengan layak? 

Isu utamanya adalah ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas. Tetapi solusi yang ditawarkan justru memotong sisi pendidikannya—bukan sisi ekonominya.

Siapa yang Diuntungkan?

Keempat sesat pikir di atas bukan sekadar kesalahan analisis. Jika kita memakai kacamata hermeneutika kecurigaan—tradisi filsafat yang dipelopori Paul Ricoeur dan bertanya "kepentingan siapa yang sesungguhnya dilayani wacana ini?"—gambarnya menjadi jauh lebih kompleks.

Ketika negara mendefinisikan "relevansi" berdasarkan serapan industri, ia diam-diam menerima premis ideologis yang sangat besar: bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah melayani kebutuhan modal. 

"Industri" yang dimaksud bukan abstraksi netral—ia adalah segelintir sektor dominan yang dikuasai konsentrasi ekonomi tertentu. 

Artinya, perguruan tinggi negeri yang dibiayai pajak rakyat perlahan dikonversi menjadi mesin produksi tenaga kerja terstandarisasi untuk kepentingan akumulasi kapital swasta.

Yang lebih mengkhawatirkan: ilmu-ilmu yang paling terancam oleh logika "relevansi pasar" ini—Pendidikan dan Sosial Humaniora seperti Sosiologi, Filsafat, Ilmu Politik, Hukum Kritis—adalah justru ilmu-ilmu yang melatih orang untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang tidak adil. 

Melemahkan prodi-prodi ini memiliki efek samping yang sangat menguntungkan bagi mereka yang berkepentingan agar pertanyaan-pertanyaan kritis tidak terlalu banyak beredar di ruang publik. Apakah ini kesengajaan? 

Kita tidak bisa memastikannya. Tapi hermeneutika kecurigaan mengingatkan: ketidaksengajaan pun bisa melayani kepentingan.

Pengalihan yang Tidak Bisa Dimaafkan

Ada dimensi psikologis-institusional yang perlu diucapkan dengan jelas.  Pengangguran terdidik dalam skala besar adalah cermin dari kegagalan kebijakan ekonomi jangka panjang: gagal naik dari jebakan negara berpenghasilan menengah, gagal mendiversifikasi ekonomi dari ketergantungan komoditas, gagal membangun industri yang menyerap tenaga kerja berkualifikasi tinggi. 

Mengakui semua itu terlalu menyakitkan secara politis. Maka terjadilah mekanisme displacement—memindahkan sumber masalah dari yang sesungguhnya ke objek yang lebih mudah diserang. 

Kegagalan di sisi permintaan (ekonomi yang tidak mampu menyerap) dibingkai ulang menjadi kesalahan di sisi penawaran (pendidikan yang tidak relevan). 

Ini bukan kebijakan berbasis bukti. Ini mekanisme pertahanan diri institusional yang dibungkus dalam bahasa reformasi.

Universitas Bukan Pabrik

Ada satu kontradiksi mendasar yang perlu diucapkan keras-keras. Kata universitas berasal dari frasa Latin universitas magistrorum et scholarium—komunitas pencari kebenaran universal. 

Sejak Universitas Bologna berdiri pada 1088, perguruan tinggi dipahami sebagai institusi yang mengembangkan peradaban, melatih daya kritis, dan mempersiapkan warga negara yang mampu berpikir secara otonom—bukan sekadar mencetak tenaga kerja sesuai pesanan industri terkini. 

Ketika negara memaksa perguruan tinggi hanya mengajarkan keterampilan praktis yang diminta pasar, maka secara hakikat institusi itu telah kehilangan esensinya. 

Ia bukan lagi universitas—ia adalah balai pelatihan vokasi berskala besar yang salah mengklaim nama.

Martha Nussbaum dalam Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010) memperingatkan: erosi ilmu humaniora dari pendidikan tinggi mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. 

Warga negara yang tidak terlatih berpikir kritis adalah warga negara yang mudah dikelola—dan itu, dalam kerangka kecurigaan, mungkin justru menjadi titik tujuan yang tidak pernah dinyatakan secara terbuka.

Yang Sesungguhnya Dibutuhkan: Berpikir Sistemik

Semua sesat pikir di atas memiliki satu akar yang sama: ketidakmampuan melihat masalah secara sistemik. 

Berpikir sistemik bukan sekadar mempertimbangkan banyak variabel—ia menuntut kita memahami bagaimana variabel-variabel itu saling terhubung, saling mempengaruhi, dan menghasilkan pola yang tidak selalu intuitif. 

Pengangguran terdidik bukan titik akhir dari sebuah sebab tunggal. Ia adalah gejala dari sistem yang sakit—sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem kebijakan yang gagal bekerja secara koheren. 

Dalam kerangka berpikir sistemik, solusi tidak pernah bersifat tunggal dan linier. Menutup prodi adalah respons linier: ada masalah di ujung output, potong pipanya. 

Padahal yang dibutuhkan adalah intervensi berlapis: reformasi kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi lintas disiplin, pembangunan ekosistem riset dan kewirausahaan yang memberi ruang bagi semua jenis lulusan, dan—yang paling mendasar—kebijakan ekonomi yang secara serius menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi mereka yang berpendidikan tinggi.

Berpikir sistemik juga berarti jujur tentang batas kewenangan. Kementerian pendidikan tidak bisa menyelesaikan masalah yang akarnya ada di kementerian ekonomi, investasi, dan ketenagakerjaan. 

Menggunakan instrumen pendidikan untuk memperbaiki kegagalan ekonomi adalah seperti mengobati infeksi paru-paru dengan obat batuk—gejalanya mungkin sedikit mereda, tetapi penyakitnya terus berkembang di dalam. 

Pendidikan tinggi seharusnya memimpin dan membentuk arah peradaban—bukan mengekor secara reaktif pada permintaan pasar jangka pendek yang sering kali rabun jauh. Ia adalah kompas, bukan cermin. 

Dan ketika negara mencoba mengubah kompas menjadi cermin, bukan hanya dunia akademik yang kehilangan—kita semua yang kehilangan arah.

Yang paling perlu kita curigai bukan argumennya—melainkan kepolosannya yang dibuat-buat. 

Karena ketika sebuah kebijakan besar dikemas terlalu sederhana, terlalu teknis, dan terlalu netral, di situlah biasanya kepentingan yang paling besar tengah bersembunyi. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News