Opini: Imam Cendekiawan Organik

Oleh: Ferdinandus Jehalut
Dosen Komunikasi Politik, FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang- Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM -  Hari Sabtu 18 April 2026, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Ledalero. 

Tempat yang biasa disebut “ Bukit Sandar Matahari” itu menggelar pengukuhan Guru Besar dalam bidang Filsafat Politik, Otto Gusti Ndegong Madung. 

Profesor Otto berhasil memecahkan rekor sebagai Guru Besar ketiga di lembaga itu setelah Prof. Konrad Kebung, Ph.D (Guru Besar Filsafat) dan (Almarhum) Prof. Guido Tisera (Guru Besar Kitab Suci Perjanjian Baru).

Bagi alumni STFK/IFTK Ledalero, pengukuhan Prof. Otto tentu lebih dari sekadar sebuah selebrasi simbolik. 

Ini adalah momentum yang membangkitkan kembali ingatan selama masa-masa kuliah, ketika lorong-lorong kampus, ruang-ruang kelas, dan ruang seminar menjadi tempat berdiskusi dan berdebat dengan dosen. 

Baca juga: Tiga Guru Besar Undana Jadi Fondasi Ilmiah Pembangunan Daerah

Sebagai lembaga yang lahir dan dibesarkan dalam tradisi Eropa yang dibawa oleh para dosen misionaris Serikat Sabda Allah (SVD), di lembaga itu kritik dan debat dengan dosen bukanlah hal tabuh. 

Dengan motto Diligite Lumen Sapientiae (Cintailah Terang Kebijaksanaan), civitas akademika di kampus itu percaya bahwa pikiran hanya disebut pikiran apabila terbuka untuk diperdebatkan. Budaya diskursif itu diyakini dapat mengantar manusia pada terang kebijaksanaan.

Pengukuhan Prof. Otto diharapkan dapat memperkuat budaya diskursif di Ledalero. Namun, itu saja tidak cukup. 

Prof. Otto dikukuhkan bukan hanya untuk Ledalero, melainkan juga untuk dunia. Di Indonesia, gelar profesor memang sering dipuja sebagai puncak karier akademis sekaligus simbol prestise. 

Setelah meraih gelar itu, kampus berbangga. Yang meraihnya pun merasa nyaman di menara gading ilmu pengetahuan. 

Tak sedikit professor justru semakin menjauh dari persoalan sosial. Mereka hadir di ruang seminar, tetapi absen di ruang penderitaan rakyat. 

Mereka fasih berbicara teori, tetapi gagap berhadapan dengan ketidakadilan di masyarakat. Ilmu pun menjadi alat administrasi karier, bukan sarana pembebasan.

Setiap kali seorang profesor dikukuhkan, pertanyaan yang seharusnya diajukan ialah untuk siapa ilmunya bekerja, bukan berapa jumlah publikasi jurnalnya?

Pertanyaan itu relevan ketika Dr. Otto Gusti Ndegong Madung diangkat sebagai profesor filsafat politik. Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero ini bukan akademisi yang tumbuh dalam ruang hampa.