Opini
Opini: Arah Baru Penganggaran Publik
Dari perspektif politik anggaran, arah baru penganggaran publik melalui kebijakan pagu indikatif ini memberi sinyal yang lebih jelas
Apabila ada tantangan di lapangan, itu bagian dari proses, bukan alasan untuk meragukan keseluruhan upaya.
Yang lebih penting adalah memastikan setiap evaluasi ditindaklanjuti, standar kebijakan dijalankan secara konsisten, dan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas.
Di titik inilah, membuat otonomi lebih bermakna dan fungsional bagi transformasi pembangunan daerah dan penguatan kapasitas masyarakat.
Pada akhirnya, keputusan Wali kota Kupang menginisiasi kebijakan pagu indikatif anggaran pembangunan kelurahan adalah tindakan politik anggaran paling rasional: mengubah APBD dari instrumen transaksi menjadi instrumen keadilan.
Kebijakan ini mengambil anggaran dari ruang lobi dan menyerahkannya ke ruang musyawarah warga.
Ini bukan monetisasi kebaikan untuk pencitraan. Ini pelembagaan keberpihakan yang mengikat. (*)
Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News
| Opini: Transformasi Bank NTT menjadi Perseroda |
|
|---|
| Opini: Jangan Anggap Remeh RKPD- Di Sini Nasib Rakyat dan Anggaran Ditentukan |
|
|---|
| Opini: Dilema Kesejahteraan- Efisiensi atau Erosi Birokrasi? |
|
|---|
| Opini: Sunyi yang Tidak Didengar-Ketika Bunuh Diri Menjadi Bahasa Terakhir |
|
|---|
| Opini: Lonjakan HIV/AIDS di Nusa Tenggara Timur |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Habde-Adrianus-Dami-05.jpg)