Opini: Di Antara Nyawa dan Sistem- Potret Rapuh Pelayanan Rumah Sakit di NTT

Ucapan ini bukan sekadar tidak pantas, tetapi merupakan bentuk kekerasan yang merendahkan martabat perempuan. 

Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan persalinan yang bebas dari penghinaan dan kekerasan verbal.

Di luar itu, persoalan fasilitas kesehatan di NTT masih menunjukkan ketimpangan yang nyata, terutama bagi masyarakat di wilayah pedalaman. 

Ambulans yang terbatas, alat medis yang minim, serta sistem rujukan yang belum terintegrasi membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi persoalan serius. 

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia masih tertinggal dalam distribusi fasilitas kesehatan dibandingkan wilayah barat. 

Namun, realitas di lapangan jauh lebih keras: tidak sedikit ibu hamil yang harus menempuh perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan dengan kondisi jalan rusak, bahkan terputus saat musim hujan. 

Dalam beberapa kasus, ibu terpaksa melahirkan di tengah perjalanan, di atas kendaraan seadanya atau di jalan karena ambulans tidak tersedia atau tidak mampu menjangkau lokasi akibat banjir. 

Situasi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir menjamin akses kesehatan yang aman dan setara bagi semua warganya. Yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah praktik diferensiasi pelayanan antara pasien BPJS dan pasien mandiri. 

Fenomena ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan keluhan yang berulang dalam berbagai pengalaman masyarakat. 

Perbedaan dalam kecepatan pelayanan, akses terhadap tindakan medis, hingga kualitas komunikasi menunjukkan adanya stratifikasi yang seharusnya tidak terjadi dalam layanan kesehatan publik.

Sistem Kehilangan Kemanusiaan

Pada titik ini, persoalan pelayanan rumah sakit di NTT tidak lagi bisa dilihat sebagai kendala teknis semata, melainkan sebagai kegagalan struktural yang saling terkait. 

Lemahnya tata kelola pelayanan membuat sistem berjalan tanpa arah yang jelas, sementara standar komunikasi medis yang minim menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan dengan baik kepada pasien dan keluarga. 

Di sisi lain, pengawasan terhadap implementasi SOP yang lemah membuka ruang bagi praktik pelayanan yang tidak konsisten, bahkan sewenang-wenang. 

Semua ini diperparah oleh krisis etika dalam praktik sehari-hari, di mana empati dan penghormatan terhadap martabat pasien kerap diabaikan. 

Rumah sakit tidak sekadar berfungsi sebagai institusi medis, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana relasi kuasa, akses, dan ketidakadilan diproduksi.