Opini: Ruang Ibadah, Akal Sehat Publik dan Deeskalasi Konflik

Pandangan ini sejalan dengan sikap Abdurrahman Wahid, yang berulang kali menegaskan bahwa negara harus berani berdiri di tengah, tidak tunduk pada tekanan mayoritas maupun minoritas, demi menjaga rumah bersama. 

Dalam polemik ini, pemerintah daerah justru menjalankan mandat tersebut: menjadi penyangga sosial, bukan aktor konflik.

Saat Negara Menenangkan, Publik Harus Dewasa

Polemik Liliba bukan ujian toleransi agama di Kota Kupang. Ia adalah ujian kedewasaan publik dalam memahami peran negara hukum. 

Pemerintah Kota Kupang telah memilih jalan yang secara yuridis, teoritis, dan etis dapat dipertanggungjawabkan: menegakkan prosedur, membuka dialog, dan melakukan de-eskalasi konflik.

Kini, tanggung jawab publik adalah membaca sikap tersebut dengan kepala dingin. 

Kritik boleh dan perlu, tetapi mendelegitimasi negara karena menegakkan hukum adalah jalan yang berbahaya. 

Dalam situasi yang mudah terbakar, keberanian terbesar pemerintah justru terletak pada kemampuannya tidak ikut terbakar. Dan di situlah, sesungguhnya, negara sedang bekerja. (*)

*) I Putu Yoga Bumi Pradana adalah dosen Pada Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP Undana Kupang,Koordinator Program Studi Magister Studi Pembangunan Undana, dan Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
 
Simak terus berita dan artikel opini POS-KUPANG.COM di Google News