Opini: Mesin Kepuasan atau Negara Pembelajar

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Akademisi Kebijakan Publik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Target besar dalam politik selalu terdengar meyakinkan ketika diumumkan dalam angka. Angka memberi kesan pasti, rapi, dan menenangkan. 

Karena itu, survei kinerja pemerintah yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik 75,1 persen, kepuasan terhadap Presiden 74,9 persen, dan kepuasan terhadap pemerintahan 74,1 persen mudah dibaca sebagai pertanda bahwa negara sedang bekerja di jalur yang benar. 

Namun, dalam kebijakan publik, masalah terbesarnya hampir tidak pernah terletak pada besar-kecilnya angka. Masalahnya justru terletak pada apa yang dikejar negara setelah angka itu datang. 

Baca juga: Opini: Banjir Keyakinan, Krisis Kebenaran

Di sinilah letak soalnya. Pemerintah dapat memilih menjadi mesin kepuasan, yaitu rezim yang sibuk memproduksi program-program yang cepat terlihat, cepat dikenali, dan cepat menuai persetujuan. 

Tetapi pemerintah juga dapat memilih menjadi negara pembelajar, yakni negara yang menggunakan kepuasan publik bukan sebagai panggung perayaan, melainkan sebagai bahan evaluasi untuk membenahi bagian-bagian yang belum selesai.

Perbedaan keduanya bukan perkara gaya komunikasi. Ia menyentuh jantung administrasi publik. Mesin kepuasan bekerja untuk menjaga persepsi. Negara pembelajar bekerja untuk memperbaiki kapasitas.

Tiga gejala

Pertama, kepuasan publik saat ini tampak ditopang terutama oleh program yang paling mudah dikenali. 

Di antara warga yang puas, alasan terbesarnya adalah Program Makan Bergizi Gratis sebesar 23 persen, disusul bantuan pemerintah yang dianggap tepat sasaran 13,8 persen, serta kepemimpinan yang tegas dan berwibawa 10,2 persen. 

Pada level program, MBG dinilai paling bermanfaat oleh 36,5 persen responden dan paling tepat sasaran oleh 32,1 persen. Bahkan 88 persen publik mengaku mengetahui program tersebut. 

Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting: negara hari ini memperoleh dukungan terutama dari kebijakan yang terlihat. 

Kedua, kebijakan yang populer belum tentu kebijakan yang selesai. MBG memang menjadi jangkar perhatian publik, tetapi tingkat kepuasan terhadap program itu sendiri baru 55 persen, sementara 35,8 persen menyatakan tidak puas. 

Artinya, ada selisih antara daya tarik simbolik dan mutu implementasi. Program bisa terkenal, tetapi belum tentu mapan. 

Program bisa memikat secara politik, tetapi belum tentu kokoh secara administratif. Inilah titik yang sering luput dalam euforia pemerintahan. 

Ketiga, ada jurang yang tidak kecil antara bidang yang dinilai berhasil dan masalah yang paling dirasakan warga.