Opini: Krisis Pendidikan dan Hilangnya Martabat Manusia

Dalam menghadapi seluruh masalah ini, sikap pemerintah menjadi sangat menentukan. Secara filosofis, pemerintah bukan sekadar pengelola administrasi, melainkan penjaga keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Pemerintah harus memandang pendidikan sebagai tanggung jawab etis, bukan sekadar proyek politik. 

Kebijakan pendidikan harus lahir dari dialog, refleksi, dan keberpihakan pada yang lemah. 

Negara yang bijaksana tidak hanya membangun sekolah, tetapi membangun sistem yang memanusiakan.

Peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tetap tak tergantikan. Guru adalah jembatan antara pengetahuan dan kehidupan. 

Namun pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah guru benar-benar berpikir tentang kecerdasan siswa, atau sekadar mencari nafkah? 

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, melainkan untuk refleksi moral. Dalam filsafat eksistensial, pekerjaan menemukan maknanya ketika dijalani sebagai panggilan, bukan sekadar transaksi ekonomi. 

Guru yang mengajar hanya demi perut akan kehilangan daya transformatifnya; sebaliknya, guru yang mengajar dengan kesadaran moral akan menyalakan api belajar dalam diri siswa.

Apakah guru Indonesia benar-benar berkualitas secara intelektual, sikap, dan moral? Jawabannya beragam. Banyak guru adalah pribadi-pribadi luhur yang berjuang dalam keterbatasan. 

Namun sistem sering gagal mendukung pengembangan kualitas mereka. Pendidikan guru yang dangkal, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan budaya birokratis melemahkan profesionalisme. 

Kualitas guru bukan hanya soal ijazah, tetapi kedalaman berpikir, integritas moral, dan keteladanan hidup.

Peran orang tua dalam mendidik anak dan mencerdaskan bangsa tak kalah penting. Orang tua adalah pendidik nilai yang tak tergantikan. 

Jika sekolah mengajarkan pengetahuan, keluarga mengajarkan kebijaksanaan hidup. Anak yang cerdas secara akademik tetapi miskin kasih sayang akan tumbuh rapuh secara moral. 

Dengan demikian sebenaranya mencerdaskan bangsa adalah proyek bersama yang dimulai dari rumah.

Relasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan siswa harus dipahami sebagai ekosistem etis. 

Pemerintah menyediakan kebijakan adil dan fasilitas, guru mendidik dengan nurani, orang tua menanamkan nilai, dan siswa belajar dengan tanggung jawab. 

Jika salah satu elemen rusak, keseluruhan sistem akan pincang. Filsafat dialog Martin Buber mengajarkan bahwa relasi “Aku-Engkau” harus menggantikan relasi “Aku-Itu”. Pendidikan harus dibangun atas relasi saling menghormati, bukan dominasi.

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menjadi sangat relevan. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. 

Pendidikan bukan sekadar proses mencetak tenaga kerja, tetapi proses memanusiakan manusia. 

Jika Indonesia ingin bangkit melalui pendidikan, maka ia harus kembali pada roh ini: pendidikan yang berakar pada kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan.

Selama pendidikan masih diperlakukan sebagai beban anggaran, bukan amanah moral; selama guru masih berjuang sendirian; selama orang tua abai; dan selama kebijakan kehilangan nurani, maka krisis pendidikan akan terus berulang. 

Namun harapan selalu ada, sebab pendidikan sejatinya adalah tindakan iman terhadap masa depan. 

Ketika kita berani mereformasi pendidikan dengan hati, pikiran, dan kebijaksanaan filosofis, di situlah masa depan Indonesia menemukan cahayanya. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News