Opini: Pahlawan dan Politik Ingatan

Ia diangkat dari jenderal biasa menjadi lambang kejayaan nasional, bahkan setelah menjerumuskan Eropa dalam perang berkepanjangan. 

Dalam diri Napoleon, pahlawan bukan lagi martir religius, melainkan manifestasi negara dan kekuasaan. 

Ia adalah pahlawan yang diproduksi oleh propaganda, bukan oleh pengorbanan moral.

Napoleon adalah contoh klasik bagaimana pahlawan bisa lahir dari kekuasaan, bukan dari kebajikan. 

Napoleon menindas kebebasan pers, menghapus pemerintahan perwakilan, dan bahkan mengembalikan perbudakan di koloni Prancis. 

Namun, setelah kematiannya, monarki Prancis justru mengabadikannya sebagai simbol kejayaan nasional. 

Ini persis menggambarkan parnyataan Pierre Nora (1984), “setiap rezim berusaha “mengarsipkan masa lalu” sesuai kebutuhan kekuasaan”. 

Napoleon dijadikan aset simbolik untuk menanamkan rasa kebanggaan, bukan untuk meneladani moralitas.

Logika serupa masih bertahan hingga kini. Penetapan pahlawan kerap menjadi arena politik ingatan. Negara mengatur siapa yang perlu diingat dan siapa yang tidak.  

Dalam konteks inilah kepahlawanan merupakan hasil negosiasi antara kekuasaan, ekonomi, dan politik.

Di Indonesia, perdebatan soal usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah contohnya. 

Bagi Sebagian orang Soeharto layak disebut sebagai pahlawan karena ia telah berjasa mewujudkan swasembada pangan dan membangun infrastruktur pada masanya. 

Namun, jangan lupa seorang diktator yang telah berkuasa selama 32 tahun ini telah meninggalkan jejak pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembungkaman kebebasan politik dan pers. 

Dalam konteks yang terakhir ini, Soeharto jauh dari layak disebut sebagai pahlawan nasional. 

Meskipun demikian, penetapan seseorang sebagai pahlawan memang sering jauh dari pertimbangan kejernian moralitas bangsa dan sejarah.