Opini: Pahlawan dan Politik Ingatan

Oleh: Ferdinandus Jehalut
Dosen FISIP Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Perayaan peringatan hari pahlawan tahun ini cukup unik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Peringatan itu dirayakan di tengah kontroversi (wacana) penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. 

Kontroversi itu memunculkan pertanyaan: siapa yang menentukan orang layak disebut pahlawan? Apa pentingnya status kepahlawanan?

Baca juga: Opini: Hari Pahlawan dan Krisis Kesadaran Sejarah

Pahlawan sering dipahami secara sentimental, yakni orang yang berkorban tanpa pamrih demi bangsa. 

Namun, sejak zaman antik hingga zaman modern, status itu sering ditetapkan dari hasil konfigurasi politik dan ideologis. 

Artinya, penetapan seseorang menjadi pahlawan lebih merupakan sebuah peristiwa politik daripada peristiwa sosial dan historis.

Dari Yunani hingga Zaman Modern

Secara etimologis, kata pahlawan berakar dari istilah Yunani hērōs, yang berarti manusia luar biasa, setengah dewa (demigod). 

Dalam mitologi Yunani, istilah itu disematkan kepada tokoh seperti Herakles (Herkules), Achilles, dan Perseus. 

Tokoh-tokoh ini dihormati bukan karena kebaikan moral, melainkan karena keberanian dan pengaruh mereka terhadap nasib manusia. 

Mereka disebut manusia setengah dewa karena mereka lahir dari persatuan antara dewa dan manusia, mewarisi kekuatan ilahi tetapi tetap fana seperti manusia. 

Pahlawan dalam konteks ini bukanlah orang suci, tetapi sosok yang melampaui batas kemanusiaan dan menantang takdir.

Konsep ini berubah pada masa Romawi dan Kristen awal, ketika kepahlawanan dikaitkan dengan keutamaan moral dan pengorbanan iman. Para martir dianggap pahlawan karena rela mati demi Tuhan. 

Di sinilah kepahlawanan mulai beralih dari keagungan tindakan menuju kesucian moral.

Di era modern—terutama setelah Revolusi Prancis (1789)—pahlawan berubah menjadi figur politik. Prancis menjadikan Napoleon Bonaparte sebagai simbol keagungan bangsa.