Opini: NTT dan Ironi Keadilan, Hukum yang tak Lagi Memanusiakan

NTT memiliki kekayaan nilai lokal seperti belis, gotong royong, dan solidaritas kampung—semangat yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sesama. 

Nilai-nilai ini dapat dijadikan landasan etika hukum yang hidup (living law), sebagaimana ditegaskan Satjipto Rahardjo. 

Hukum yang hidup bukan sekadar teks undang-undang, melainkan kebijaksanaan kolektif yang menjiwai tindakan masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan perdagangan manusia di NTT memerlukan pendekatan moral dan kultural: membangun kesadaran bahwa manusia bukan komoditas, dan kerja harus selalu menghormati martabat. 

Hukum positif tanpa dimensi etis hanya akan melahirkan kepatuhan semu, bukan keadilan sejati.

Dalam terang filsafat hukum, keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui sanksi dan pasal. 

Ia menuntut moral will, kemauan etis dari negara dan masyarakat untuk menegakkan kemanusiaan. 

Negara harus hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai pelindung kehidupan. 

Gereja, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu berjalan bersama untuk membangun kesadaran hukum berbasis nilai kasih, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Keadilan sejati tidak diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi dari berapa banyak manusia yang diselamatkan. Hukum sejati bukan yang menakutkan, melainkan yang memanusiakan.

NTT hari ini sedang berjuang di antara dua realitas: hukum yang tertulis dan keadilan yang diimpikan. 

Pemberantasan perdagangan manusia menjadi cermin, sejauh mana hukum mampu kembali kepada tugas asalnya-melindungi kehidupan dan martabat manusia.

Filsafat hukum mengingatkan bahwa hukum tanpa moral hanyalah mesin tanpa hati. 

Karena itu, pembaruan hukum di NTT harus dimulai dari pembaruan hati: membangun kembali kesadaran bahwa hukum tertinggi (lex suprema) adalah cinta terhadap manusia. 

Ketika hukum mampu memanusiakan, barulah NTT terbebas dari ironi keadilan yang menyesakkan. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News