Opini: NTT dan Ironi Keadilan, Hukum yang tak Lagi Memanusiakan

Filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum sejati bersumber dari akal budi moral dan ditujukan untuk menjaga martabat manusia. 

Thomas Aquinas menulis, hukum yang adil selalu diarahkan pada bonum commune - kebaikan bersama.

Ketika pekerja migran diperdagangkan, disiksa, bahkan kehilangan nyawa di negeri orang, itu bukan hanya pelanggaran pidana, melainkan penghinaan terhadap hukum kodrat. 

Dalam pandangan Immanuel Kant, manusia adalah tujuan, bukan alat (Zweck an sich selbst). 

Maka setiap tindakan yang menjadikan manusia sebagai sarana ekonomi atau objek eksploitasi, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. 

Di sinilah ironi NTT: hukum hadir, tetapi kehilangan wajah manusia. Ia mengatur tapi tidak melindungi. Ia menghukum, tapi jarang memulihkan.

Perdagangan manusia tidak tumbuh di ruang hampa. Ia berakar dalam kemiskinan yang menahun, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan sosial. 

Bagi banyak warga desa, menjadi pekerja migran dianggap satu-satunya jalan keluar. 

Tetapi kemiskinan justru menjadi umpan bagi praktik perekrutan ilegal yang menipu dengan janji palsu.

Dalam kacamata filsafat hukum kritis (Critical Legal Studies), hukum tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat yang melanggengkan struktur ketidakadilan. 

Jika negara gagal menyediakan peluang ekonomi yang layak, maka hukum hanyalah pagar kosong di tengah ladang ketimpangan.

Hukum seharusnya menjadi instrumen emansipasi sosial-membebaskan masyarakat dari jeratan struktural-bukan sekadar menertibkan yang lemah. 

Sebab, sebagaimana dikatakan Roberto Unger, hukum tanpa transformasi sosial hanyalah alat pelestari status quo.

Pemerintah pusat dan Pemprov NTT telah menandatangani deklarasi bersama untuk melawan perdagangan manusia. 

Langkah ini positif, tetapi hukum hanya akan bermakna bila lahir dari kesadaran budaya masyarakat itu sendiri.