Opini: Budaya Bisik-bisik di Lingkaran Kekuasaan      

Akibatnya, aspirasi rakyat sering gagal sampai ke meja eksekutif.

Akibat nyata dari budaya bisik-bisik ini langsung dirasakan masyarakat sehari-hari. 

Infrastruktur jalan yang rusak sering menjadi contoh praktik politik “main ping-pong”, di mana tanggung jawab dilempar-lempar antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

Jalan desa yang rusak atau jembatan yang ambruk kerap menjadi korban birokrasi: pemerintah kabupaten menyalahkan provinsi, provinsi menunjuk pemerintah pusat, sementara rakyat tetap menunggu perbaikan. 

Suplai air minum bersih minim, dan pelayanan kesehatan publik sering mengecewakan. 

Program pembangunan yang mestinya menjadi prioritas rakyat justru tertunda atau salah sasaran karena laporan yang sampai ke pejabat tidak mencerminkan kondisi lapangan. 

Rakyat menghadapi dampak nyata: kesulitan akses pendidikan, kesehatan, dan sarana publik yang mendesak, sementara pejabat percaya bahwa semua berjalan lancar.

Budaya bisik-bisik kini makin kompleks dengan hadirnya komunikasi digital. 

Algoritma media sosial, tim komunikasi politik, dan narasi viral berfungsi seperti bisik-bisik modern: menonjolkan isu menguntungkan, menenggelamkan suara kritis. 

Pemerintah terjebak dalam dua isolasi sekaligus: bisik-bisik tradisional dari lingkaran kekuasaan dan bisik-bisik digital yang dibentuk logika algoritma.

Solusinya jelas: pemimpin harus turun ke lapangan. Mengunjungi desa, berbicara langsung dengan masyarakat, memeriksa kondisi nyata infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik adalah langkah penting. 

Kunjungan ini tidak hanya memberikan informasi faktual, tetapi juga memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. 

Mekanisme komunikasi yang transparan, kanal digital langsung, dan pengawasan aktif wakil rakyat yang bertanggung jawab bisa mengurangi isolasi budaya bisik-bisik.

Demokrasi hanya sehat bila seluruh jajaran pemerintahan—Presiden, Gubernur, Bupati, maupun wakil rakyat—berani keluar dari isolasi bisik-bisik. 

Hanya dengan itu mereka dapat mendengar suara rakyat secara utuh, bukan melalui gema istana atau algoritma digital, melainkan lewat mekanisme komunikasi yang jujur, terbuka, dan representatif. 

Saat budaya bisik-bisik dilepaskan, keputusan negara akan lebih kokoh karena berakar pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan pada kepentingan sempit segelintir orang. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News