Opini: Budaya Bisik-bisik di Lingkaran Kekuasaan      

Kasus Bank Century memperlihatkan bagaimana lingkaran dekat pemerintahan menyaring isu agar tidak berkembang menjadi krisis politik besar. 

Informasi yang masuk dikelola sedemikian rupa sehingga publik melihat pemerintah lamban dan ragu. 

Lingkaran kuasa lebih berperan sebagai “filter politik” daripada jembatan komunikasi antara rakyat dan pejabat.

Di era Joko Widodo, kultur ini muncul kembali dengan wajah baru. Narasi penundaan Pemilu 2024 dan wacana tiga periode tidak lahir dari aspirasi rakyat, melainkan dari elite politik di sekitar lingkaran kekuasaan. 

Ide itu dibisikkan, diperkuat, dan diulang-ulang seolah-olah rakyat menghendakinya, padahal survei menunjukkan mayoritas publik menginginkan pemilu tepat waktu. 

Contoh lain adalah revisi UU KPK tahun 2019: lingkaran kuasa meyakinkan pemerintah bahwa revisi perlu dilakukan, sementara gelombang mahasiswa dan masyarakat sipil menolak keras. 

Baru setelah demonstrasi besar terjadi, suara rakyat akhirnya terdengar.

Namun fenomena bisik-bisik tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Di banyak daerah, pola serupa juga berlangsung. 

Di tingkat kabupaten, para Bupati seringkali hanya mendengar laporan manis dari lingkaran terdekat, sementara keluhan rakyat desa tidak pernah sampai ke meja mereka. 

Di tingkat provinsi, Gubernur kerap dikelilingi kelompok kepentingan yang menyeleksi informasi, sehingga aspirasi warga bisa tereduksi atau hilang sama sekali. 

Di tingkat nasional, Presiden dan pejabat tinggi terjebak dalam kultur komunikasi yang sama, hanya dengan skala lebih besar. 

Dengan demikian, bisik-bisik adalah pola berlapis: kabupaten, provinsi, hingga puncak pemerintahan.

Di tengah pola itu, wakil-wakil rakyat seharusnya menjadi penyeimbang. DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota memiliki mandat untuk menyuarakan kepentingan warga dan menembus lapisan bisik-bisik lingkaran kuasa. 

Namun praktiknya banyak wakil rakyat justru ikut masuk ke círculo de poder. 

Alih-alih menjadi jembatan komunikasi, mereka mempertebal isolasi: kritik rakyat diredam, tuntutan publik dikecilkan, suara minoritas hilang ditelan kompromi politik.