Opini: Budaya Bisik-bisik di Lingkaran Kekuasaan      

Ketika kekuasaan lebih mendengar gema istana daripada denyut rakyat

Oleh: Paskalis Semaun
Imam SVD asal Manggarai-Flores, NTT yang bermisi di Paraguay, Amerika Latin. Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan penulis opini politik.

POS-KUPANG.COM - Dalam politik Indonesia, lingkaran terdekat pemerintahan kerap menjadi penyaring informasi. 

Dari sinilah lahir budaya bisik-bisik, yaitu praktik komunikasi informal di mana informasi yang sampai ke penguasa disaring, dipoles, atau diprioritaskan berdasarkan kepentingan tertentu, bukan kebutuhan rakyat. 

Menurut Liddle (2004), budaya bisik-bisik adalah “mekanisme komunikasi elite yang menyeleksi informasi agar menyenangkan penguasa, seringkali mengabaikan suara rakyat”. 

Baca juga: Opini: Menjaga Hak Kolektif Melalui Regulasi Musik Malam

Burke (2001) menekankan bahwa pola ini menciptakan isolasi simbolik, di mana pemimpin hidup dalam realitas berbeda dari publik yang mereka pimpin.

Bisik-bisik berfungsi sebagai “pelindung” pemerintah dari kritik keras, laporan buruk, atau suara minoritas. 

Namun pada kenyataannya, ia menciptakan isolasi berbahaya: pejabat hidup dalam ruang gema sempit, sementara rakyat merasakan realitas berbeda di luar pagar istana. 

Informasi dikemas, dipoles, bahkan disensor halus agar terdengar enak di telinga penguasa. 

Keputusan yang diambil lahir bukan dari kebutuhan masyarakat luas, melainkan dari kepentingan segelintir orang yang lihai menguasai akses ke lingkaran kekuasaan.

Fenomena ini bukan barang baru. Pada masa Orde Baru, istilah “asal bapak senang” (ABS) populer sebagai gambaran kultur politik. Pejabat dan birokrat enggan menyampaikan data buruk kepada penguasa. 

Angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga laporan pembangunan kerap dimanipulasi agar tampak positif. 

Pejabat akhirnya hidup dalam realitas semu, sementara rakyat menanggung beban krisis yang jauh lebih berat dari laporan resmi. 

Budaya bisik-bisik yang penuh sanjungan ini turut mempercepat runtuhnya legitimasi menjelang 1998.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pola serupa tetap hadir meski lebih halus.