Opini: Menjaga Hak Kolektif Melalui Regulasi Musik Malam

Pertanyaan krusial adalah: hak siapa yang dilindungi? Pemerintah Kota menegaskan hak itu adalah hak masyarakat luas atas ketenteraman dan perlindungan dari “tuan pesta pora” yang arogan. 

Dari perspektif teori, John Stuart Mill melalui harm principle menyebut kebebasan individu berhenti ketika merugikan orang lain. 

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract menegaskan kebebasan hanya bermakna jika diikat oleh kepentingan bersama.

Dengan demikian, SE ini dapat dipandang sebagai kontrak sosial modern: pesta tetap boleh, tetapi musik keras dibatasi demi martabat ruang bersama.

Soft Landing Policy, Kesehatan Publik, dan Produktivitas Sosial

Isi SE menyatakan: musik keras dengan pengeras suara wajib dihentikan pukul 22.00 WITA, sementara pesta boleh dilanjutkan hingga 24.00 WITA. 

Mengapa musik dibatasi dua jam lebih awal? 

Pemerintah Kota menjelaskan pukul 22.00 adalah fase transisi, agar
pembubaran pukul 24.00 tidak terkesan mendadak. 

Desain ini mencerminkan soft landing policy dalam literatur kebijakan: pendekatan bertahap agar masyarakat mau patuh. 

Charles Lindblom menyebutnya incrementalism, kebijakan publik yang efektif biasanya bergerak perlahan, bukan dengan kejutan. Dampak kebijakan ini lebih luas daripada sekadar ketertiban. 

WHO  (2022) melaporkan kebisingan malam di atas 55 dB meningkatkan risiko hipertensi hingga 14 persen dan mengganggu kualitas tidur. 

ILO (2021) menambahkan pekerja yang tidur kurang dari enam jam per malam kehilangan produktivitas hingga 20 persen. 

Selain kesehatan, aspek keamanan juga penting. Pesta larut malam sering berhubungan dengan konsumsi alkohol, perkelahian, atau kecelakaan.

Dengan mengatur musik sejak pukul 22.00, pemerintah mengurangi peluang konflik. 

Dalam literatur kepolisian, ini sejalan dengan konsep problem-oriented policing (Goldstein, 1979), yakni pencegahan dini di hulu sebelum masalah membesar.