Opini: Paracetamol Publik Menyembuhkan Demam Bukan Penyakit

Kebijakan yang menekan pengecer tanpa memberi jalan keluar ekonomi berisiko menciptakan konflik sosial. 

Mereka yang selama ini hidup dari jualan botolan bisa saja kembali beroperasi secara gelap—kali ini lebih sulit dilacak.

Kebutuhan Akan Solusi Panjang

Di sinilah kita kembali pada konsep Sustainable Supply Chain. Persoalan BBM bukan sekadar logistik kuota dan jadwal kapal. 

Ia adalah ekosistem sosial yang menuntut keadilan, transparansi dan keberlanjutan. Tanpa kacamata ini, kebijakan hanya jadi tambal sulam.

1. Transparansi Distribusi Digital

Distribusi harus berbasis data real-time dengan sistem barcode/e-KTP yang tidak bisa dimanipulasi. 

Dengan itu, publik bisa ikut mengawasi siapa yang mengisi, berapa kali dan dengan kendaraan apa.

2. Satgas Berbasis Komunitas

Pengawasan tidak cukup oleh aparat. Libatkan gereja, pemuda, kelompok tani dan komunitas adat. 

Dengan pengawasan sosial, mafia tidak bisa lagi bersembunyi di balik “izin resmi” atau “tutup mata aparat.”

3. Sub-penyalur Legal dan Ekonomi Alternatif bagi Pengecer

Pengecer yang kini dipaksa hengkang bisa diubah menjadi sub-penyalur resmi dengan pelatihan dan izin terbatas. 

Daripada memerangi rakyat kecil, lebih baik mengintegrasikan mereka dalam sistem formal.

4. Cadangan Stok dan Diversifikasi Energi

Tidak ada pulau yang bisa bergantung sepenuhnya pada kapal BBM. Pemda perlu menyiapkan depot mini sebagai cadangan strategis, serta mulai mengembangkan alternatif energi lokal seperti biofuel sederhana atau PLTS komunal.

Penutup: Dari Satire ke Harapan

Kebijakan Pemda Sabu Raijua patut diapresiasi: ada niat baik, ada ketegasan, ada semangat menertibkan. 

Tetapi mari kita jujur: aturan jam SPBU, larangan antre berulang dan pembatasan roda dua bukanlah solusi panjang. 

Itu hanya “paracetamol publik” yang meredakan demam antrean, tapi tidak menyembuhkan penyakit sistemik.

Sabu Raijua tidak butuh drama BBM yang diputar ulang setiap bulan. Yang kita butuhkan adalah reformasi distribusi energi yang transparan, adil dan berkelanjutan. 

Dengan kacamata Sustainable Supply Chain, energi dilihat bukan sebagai barang dagangan semata, melainkan hak rakyat yang harus dijaga bersama.

Satire terakhir kita sederhana: jangan sampai kita menjadi ahli membuat aturan antrean, tapi gagal memastikan rakyat benar-benar sampai di tujuan mereka. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News