Catatan Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT untuk Pemprov Meski Dukung Rancangan RPJMD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Fraksi gabungan Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan sejumlah catatan untuk pemerintah provinsi (pemprov). 

Fraksi ini sebetulnya menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2025–2029. 

Dalam pandangan umum fraksi menegaskan pentingnya semangat kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

“Kami percaya bahwa dengan semangat kekitaan serta sinergi antara lembaga dan masyarakat, NTT bisa mewujudkan cita-cita menjadi provinsi yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Fraksi gabungan Persatuan Hati Nurani Rakyat DPRD NTT, Luisa Redempta Y. Lana, Selasa, (20/5/2025). 

Fraksi memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi NTT yang telah menyusun dokumen RPJMD secara strategis. 

Menurutnya, dokumen ini harus menjadi pedoman utama pembangunan lima tahun ke depan yang bersifat akuntabel, inklusif, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam pandangan umum fraksi, terdapat sepuluh catatan penting yang diajukan sebagai masukan konstruktif terhadap dokumen RPJMD. 

Pertama, kata Luisa Lana, adalah konsistensi Antar Bab. Fraksi menyoroti permasalahan seperti stunting dan kemiskinan harus ditindaklanjuti dengan strategi dan alokasi anggaran yang relevan.

Kedua adalah kesesuaian dengan Peraturan Nasional. RPJMD harus mengacu pada RPJMN dan RPJPN serta mendukung pencapaian SDGs. Ketiga menyangkut visi dan misi Kepala Daerah. Perlu dijabarkan dalam sasaran dan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan realistis.

Keempat, lanjut Luisa Lana, prioritas pembangunan dan anggaran. Semua itu, fraksi berpandangan harus berbasis data dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Baca juga: Adakan Edukasi Kesehatan Bersama Permabudhi, Dinkes NTT Sampaikan Stunting Harus Ditangani Serius

Kelima adalah partisipasi masyarakat. Fraksi mendorong agar penyusunan RPJMD perlu melibatkan publik secara luas dan transparan.

Keenam, strategi dan kebijakan daerah. Hal itu harus disusun secara inovatif, adaptif, dan berdasarkan analisis risiko serta potensi daerah.

"Ketujuh, tata Kelola dan kelembagaan. Perlu penguatan peran lembaga dan prinsip akuntabilitas. Kedelapan, potensi dan tantangan daerah. Strategi pengembangan dan solusi atas isu strategis harus jelas," ujarnya. 

Kesembilan, menurut fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat, berkaitan dengan indikator kinerja dan evaluasi. Bagian ini harus mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta didukung sistem monitoring digital.