Buruh Demo ke Polda NTT, Terima Janji Manis Kasus PHK Sejak 2021 Belum Tuntas

Ketua Aliansi atau Korlap, Phye Gelifront mengatakan, upah buruh di Kabupaten TTU belum diperhatikan dengan baik. Hal ini berdampak pada persoalan pemenuhan kebutuhan primer buruh.

Oleh karena itu Aliansi Liga Menggugat menuntut DPRD Kabupaten TTU agar segera mendesak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi TTU melakukan Standarisasi upah buru sesuai surat keputusan Gubernur NTT Nomor 430/Kep/AK/2024 di mana besar UMP tahun 2025 di NTT menjadi Rp2.328.969,69.

Selain itu juga meminta standarisasi upah lembur serta jaminan kesehatan terhadap buruh sesuai amanat undang undang. 

Phye Gelifront mengatakan, Aliansi Liga Menggugat menyampaikan beberapa tuntutan di mana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi TTU menyesuaikan jam kerja buruh sesuai peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 Tentang jam kerja normal bagi buruh. 

Fasilitasi Dialog 

Dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memfasilitasi pertemuan terbuka antara buruh, pemerintah, dan perwakilan dunia usaha.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang dipimpin Daud Mboeik, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI).

Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, forum ini digelar untuk menjembatani komunikasi antara para buruh dan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.

“Kita fasilitasi tenaga kerja bertemu dengan instansi yang berwenang dan berkepentingan untuk menjawab persoalan tenaga kerja,” kata Daniel Tahi Monang Silitonga.

Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan beberapa persoalan langsung berhasil diselesaikan dalam pertemuan tersebut. Terutama yang berkaitan dengan asuransi dan persoalan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang diketuai Bobby Pitoby.

“Ini hal positif dan akan terus kita kembangkan ke depan. Kita fasilitasi, kita kawal. Saya kira ini efektif,” lanjut Daniel Tahi Monang Silitonga.

Menindaklanjuti arahan Kapolri, Daniel Tahi Monang Silitonga juga akan membentuk desk khusus tenaga kerja yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Desk ini akan menjadi ruang dialog dan penyelesaian persoalan antara pekerja dan pengusaha secara profesional. Desk ini akan mempertemukan semua pihak yang berkepentingan. Ini menjadi langkah solutif untuk pengusaha dan pekerja.

Sementara itu, Ketua KSBSI NTT, Daud Mboeik menyampaikan apresiasi kepada Kapolda yang telah mempertemukan serikat buruh dengan pihak-pihak terkait.

Meski begitu, ia menyesalkan Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang yang tidak hadir.