Lewotobi Erupsi

500 Huntap Penyintas Lewotobi Dibangun di Noboleto, Penerima Tak Berpatok Kepala Keluarga

Selain lahan Noboleto yang sudah ada Surat Keputusan (SK) Penentuan Lokasi (Penlok), Pemda Flores Timur juga sedang menyiapkan lahan

Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/PAUL KABELEN
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di Huntara Tahap III, Rabu, 27 Agustus 2025. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Pemerintah segera membangun 500 hunian tetap (Huntap) tahap pertama untuk penyintas korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Rabu (27/08/25) sore, mengatakan 500 huntap di lahan Noboleto akan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) setelah pengerjaan akses jalan ke Noboleto.

"Di Noboleto 500 rumah (Huntap) dulu, jalan masuknya sudah bangun, saya akan lihat. Itu jalan masuk baru diperkeras oleh pemerintah daerah," ujar Suharyanto di hadapan penyintas di Hunian Sementara (Huntara) Tahap III, Desa Konga, Kecamatan Titehena.

Jenderal bintang tiga itu meminta pemerintah daerah setempat segera menunjuk kontraktor atau rekanan untuk mengerjakan proyek jalan dari Desa Pululera ke Noboleto tersebut.

"September, bulan depan, harus sudah ditunjuk kontraktornya untuk bangun jalan," perintahnya.

Selain lahan Noboleto yang sudah ada Surat Keputusan (SK) Penentuan Lokasi (Penlok), Pemda Flores Timur juga sedang menyiapkan lahan di Kuhe untuk Huntap tahap berikutnya.

Suharyanto menyebut pengerjaan huntap yang dibangun secara bertahap itu sedianya dimulai pada bulan Desember 2025 atau paling lambat Januari 2026.

Baca juga: Urus Penyintas Lewotobi, Bupati Flotim Mohon Beasiswa, Huntap dan Keberlanjutan Ekonomi

"Cepat itu bangunnya, harapannya agar April 2026 sudah jadi itu. Sehingga sebagian yang di Huntara ini mulai masuk ke hunian tetap," ucap Suharyanto.

Suharyanto menegaskan penerima manfaat bantuan huntap tak melulu berpatok ke kepala keluarga (KK). Korban bencana pada radius bahaya, katanya, berhak mendapatkan rumah.

"Yang kena bencana jangan mikir KK, dikasih aja, masuk, ya kan. Yang nggak boleh itu kalau misalnya dikawinkan paksa untuk bisa dapat huntap, itu nggak boleh," pungkasnya.

Saat itu Kepala BNPB RI melakukan kunjungan kerja ke Flores Timur, dimulai dengan meninjau pembangunan rumah bantuan konflik sosial di Desa Bugalima, bertemu pengungsi Lewotobi Laki-laki di huntara, lalu meninjau jalan masuk ke Nobobelo.

Kepala BNPB bersama rombongan pejabat tinggi negara didampingi Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, Kapolres Flores Timur, AKBP Adhitya Octorio Putra, dan Dandim 1624 Flores Timur, Letkol Inf M. Nasir Simanjuntak. (cbl)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved