Opini
Opini: Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi NTT
Kebijakan desentralisasi fiskal menandakan pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
Ukurannya sederhana yaitu tujuan. Kita harus berani secara kritis mempertanyakan apa tujuan sesuatu dilakukan. Kegiatan yang tidak jelas tujuannya, hapuskan. Proses yang tidak memberi nilai tambah, hilangkan.
Belanja-belanja yang tidak perlu, tiadakan. Hal ini bisa terwujud jika ada konsistensi dan disiplin fiskal yang ketat.
Tak sebatas itu, faktor lain yang juga perlu langkah rasional yakni, urgensi implementasi e-Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah menjadi episentrum ekonomi baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta membantu akses investasi daerah secara cepat sebagai solusi atas tantangan kesenjangan geografis ekonomi dan sosial NTT.
Akhirnya, mentransformasikan kinerja ekonomi NTT yang inklusif dan berkelanjutan sebagai performance, fakta; dan bukan performativity, narasi-narasi, wacana bahkan angka-angka yang ilusif. Karena itu kinerja ekonomi lebih banyak ditentukan oleh kemampuan para teknokrat menyiapkan rencana dan strategi yang baik. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Pengamat-Kebijakan-Publik-Habde-Adrianus-Dami.jpg)